Berani, Jokowi bisa jadi Presiden Indonesia ke 7
Selasa, 09 Juli 2013 - 07:55 WIB
Berani, Jokowi bisa jadi Presiden Indonesia ke 7
A
A
A
Sindonews.com - Keinginan Partai Demokrat untuk melibatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), dalam penjaringan calon presiden (capres) melalui mekanisme konvensi dinilai mampu mendongkrak popularitas partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
"Bahkan peluang Jokowi untuk menjadi Presiden Indonesia lebih besar, jika mengikuti konvensi Partai Demokrat," kata pengamat Politik Arbi Sanit kepada Sindonews.com, Senin (8/7/2013) malam.
Dosen Universitas Indonesia ini mengatakan, jika Jokowi bergabung dengan Partai Demokrat yang sudah memiliki koalisi, maka antara Jokowi dan Demokrat sama-sama memiliki keuntungan dalam berpolitik.
"Koalisi Partai Demokrat non Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa kembali meraih kemenangan, jika Jokowi bergabung," ungkapnya.
Alasannya, kata Arbi, saat ini Partai Demokrat bersama dengan koalisi memiliki 40 persen lebih suara. Jika Jokowi bergabung, maka suara untuk koalisi Partai Demokrat akan bertambah. "Jokowi memiliki figur yang disenangi oleh masyarakat," katanya.
Namun Arbi menilai Jokowi tak memiliki keberanian untuk mengikuti penjaringan calon presiden (capres) melalui mekanisme konvensi Partai Demokrat.
"Nampaknya Jokowi tidak berani. Karena Konsekuensinya, Jokowi bisa dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)," nilainya.
Sedangkan, lanjut Arbi, Partai PDIP tidak mungkin bergabung atau berkoalisi dengan Partai Demokrat. Bahkan, setelah Taufik Kiemas meninggal, tidak ada komunikasi antara dua partai besar tersebut. "Partai PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat, begitu juga dengan Partai Golkar," tukasnya.
"Bahkan peluang Jokowi untuk menjadi Presiden Indonesia lebih besar, jika mengikuti konvensi Partai Demokrat," kata pengamat Politik Arbi Sanit kepada Sindonews.com, Senin (8/7/2013) malam.
Dosen Universitas Indonesia ini mengatakan, jika Jokowi bergabung dengan Partai Demokrat yang sudah memiliki koalisi, maka antara Jokowi dan Demokrat sama-sama memiliki keuntungan dalam berpolitik.
"Koalisi Partai Demokrat non Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa kembali meraih kemenangan, jika Jokowi bergabung," ungkapnya.
Alasannya, kata Arbi, saat ini Partai Demokrat bersama dengan koalisi memiliki 40 persen lebih suara. Jika Jokowi bergabung, maka suara untuk koalisi Partai Demokrat akan bertambah. "Jokowi memiliki figur yang disenangi oleh masyarakat," katanya.
Namun Arbi menilai Jokowi tak memiliki keberanian untuk mengikuti penjaringan calon presiden (capres) melalui mekanisme konvensi Partai Demokrat.
"Nampaknya Jokowi tidak berani. Karena Konsekuensinya, Jokowi bisa dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)," nilainya.
Sedangkan, lanjut Arbi, Partai PDIP tidak mungkin bergabung atau berkoalisi dengan Partai Demokrat. Bahkan, setelah Taufik Kiemas meninggal, tidak ada komunikasi antara dua partai besar tersebut. "Partai PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat, begitu juga dengan Partai Golkar," tukasnya.
(stb)
