HTI minta aturan larangan Polwan berjilbab diubah

Kamis, 04 Juli 2013 - 14:49 WIB
HTI minta aturan larangan...
HTI minta aturan larangan Polwan berjilbab diubah
A A A
Sindonews.com - Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto menegaskan, instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seharusnya tidak melarang seorang muslimah untuk memakai jilbab.

"Aturan yang dibuat Polri tentang larangan Polwan berjilbab itu sudah kuno. Seharusnya diubah dan itu wajib untuk diubah, karena tidak sepantasnya seorang institusi Polri melarang seorang muslimah menggunakan jilbab," tegas Ismail ketika berbincang dengan Sindonews, Jakarta, Kamis (4/7/2013).

Ismail juga menilai, aturan Polri tentang larangan polwan menggunakan jilbab terlalu berlebihan dan cenderung tidak masuk diakal. Ismail mencontohkan, saat ini banyak negara-negara barat yang membolehkan polisi wanita menggunakan jilbab.

Sebaliknya, lanjut Ismail, di Indonesia dengan mayoritas muslim terbanyak, malah melarang seorang muslimah menggunakan jilbab.

"Ini aneh, negara kapitalis (barat) saja yang muslimnya sedikit membolehkan polisi wanita mengenakan jilbab dalam bertugas. Nah ini, di Indonesia mayoritas muslim tapi Polwan dilarang menggunakan jilbab," tandas Ismail.
(stb)
Berita Terkait
Pemeriksaan Kesehatan...
Pemeriksaan Kesehatan Gratis dalam Rangka HUT ke-79 Polri saat CFD Jakarta
Seleksi Penerimaan Anggota...
Seleksi Penerimaan Anggota Polri di Pontianak
Rapat Perdana Komisi...
Rapat Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri
Mutasi Polri, Brigjen...
Mutasi Polri, Brigjen Pol Ferdy Sambo Ditunjuk Jadi Kadiv Propam
Begini Suasana Pengamanan...
Begini Suasana Pengamanan Mabes Polri Pasca Penyerangan Teroris
Profil Irjen Pol Ramdani...
Profil Irjen Pol Ramdani Hidayat, Alumni Akpol 1990 yang Jabat Dankor Brimob
Berita Terkini
Kubu Roy Suryo Tepis...
Kubu Roy Suryo Tepis Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Jokowi Sudah P21
Roy Suryo Bandingkan...
Roy Suryo Bandingkan Lamanya Penanganan Kasus Ijazah Jokowi dengan Jessica dan Ferdy Sambo
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved