Tak merata pembagian KPS, bisa munculkan konflik
Rabu, 03 Juli 2013 - 03:44 WIB
Tak merata pembagian KPS, bisa munculkan konflik
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat sosiologi Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sujidto mengatakan, kesalahan yang terjadi dalam penyebaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dikarenakan banyak data yang janggal.
Alkurasi data yang tidak di update setiap harinya, membuat hal ini menjadi menumpuk. “Seharusnya pemerintah menggunakan berbagai lini untuk dipakai meng-update data dengan sistem teknis,” tandasnya saat dihubungi KORAN SINDO, Selasa (2/7/2013).
Menurutnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) lambat dan mengakibatkan resistensi prosentase masyarakat yang tidak sesuai. Hal ini seharusnya, tidak dibiarkan larut atau memaklumi, dikarenakan jumlah yang retur hanya mencapai 0,01 persen.
Lanjut dia, jumlah tersebut masih belum tetap dan hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolah konflik di tengah masyarakat karena kecemburuan sosial. “Pemerintah tidak bisa bilang hanya 10 ribu atau berapa pun. Ini berkaitan langsung dengan uang yang dibutuhkan masyarakat. Sekarang masalahnya datanya tidak valid dan pendistribusiannya salah sasaran,” ujar dia.
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah dapat belajar dari kesalahan sebelumnya. Pemerintah terlalu mengganggap remeh data tanpa memikirkan nasib dan potensi konflik yang terajdi pada warga. "Data merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap negara, terlebih dalam mendistribusikan kompensasi yang dapat menimbulkan konflik sosial," pungkasnya.
Alkurasi data yang tidak di update setiap harinya, membuat hal ini menjadi menumpuk. “Seharusnya pemerintah menggunakan berbagai lini untuk dipakai meng-update data dengan sistem teknis,” tandasnya saat dihubungi KORAN SINDO, Selasa (2/7/2013).
Menurutnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) lambat dan mengakibatkan resistensi prosentase masyarakat yang tidak sesuai. Hal ini seharusnya, tidak dibiarkan larut atau memaklumi, dikarenakan jumlah yang retur hanya mencapai 0,01 persen.
Lanjut dia, jumlah tersebut masih belum tetap dan hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolah konflik di tengah masyarakat karena kecemburuan sosial. “Pemerintah tidak bisa bilang hanya 10 ribu atau berapa pun. Ini berkaitan langsung dengan uang yang dibutuhkan masyarakat. Sekarang masalahnya datanya tidak valid dan pendistribusiannya salah sasaran,” ujar dia.
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah dapat belajar dari kesalahan sebelumnya. Pemerintah terlalu mengganggap remeh data tanpa memikirkan nasib dan potensi konflik yang terajdi pada warga. "Data merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap negara, terlebih dalam mendistribusikan kompensasi yang dapat menimbulkan konflik sosial," pungkasnya.
(maf)
