BPK tak ingin Kemenkes ditunggangi BUMN
Selasa, 02 Juli 2013 - 16:49 WIB
BPK tak ingin Kemenkes ditunggangi BUMN
A
A
A
Sindonews.com - Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku tidak ingin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ditunggangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal demikian dikatakan anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil saat memberikan sambutan dalam acara laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenkes RI tahun 2012, dihadapan Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi dan sejumlah pejabat di Kemenkes.
"Saya tidak mau kementerian ini (Kemenkes) ditunggangi oleh BUMN tertentu, tidak ada rumusnya BUMN itu mendapat dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), tak ada itu," kata Rizal Djalil di Kantor Kemenkes, Jalan H R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2013).
Hal itu diungkapkan Rizal, saat menyindir kasus dugaan korupsi pengadaan virus flu burung tahun 2006 yang menyeret beberapa pejabat Kemenkes. "Jangan lagi pejabat di Kemenkes ini didorong-dorong untuk mengusulkan itu. Askes, Kimia Farma, Bio Farma, tidak ada rumusnya BUMN mendapatkan dana dari APBN dalam konteks proyek," ucapnya.
Sebab, dia menjelaskan, bahwa BUMN hanya bisa mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah. "Hanya satu pintu masuknya, penyertaan modal pemerintah. itu hukumnya," pungkasnya.
Hal demikian dikatakan anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil saat memberikan sambutan dalam acara laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenkes RI tahun 2012, dihadapan Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi dan sejumlah pejabat di Kemenkes.
"Saya tidak mau kementerian ini (Kemenkes) ditunggangi oleh BUMN tertentu, tidak ada rumusnya BUMN itu mendapat dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), tak ada itu," kata Rizal Djalil di Kantor Kemenkes, Jalan H R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2013).
Hal itu diungkapkan Rizal, saat menyindir kasus dugaan korupsi pengadaan virus flu burung tahun 2006 yang menyeret beberapa pejabat Kemenkes. "Jangan lagi pejabat di Kemenkes ini didorong-dorong untuk mengusulkan itu. Askes, Kimia Farma, Bio Farma, tidak ada rumusnya BUMN mendapatkan dana dari APBN dalam konteks proyek," ucapnya.
Sebab, dia menjelaskan, bahwa BUMN hanya bisa mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah. "Hanya satu pintu masuknya, penyertaan modal pemerintah. itu hukumnya," pungkasnya.
(maf)
