Pegawai Kemenkes nakal, BPK tembak Menkes

Selasa, 02 Juli 2013 - 15:32 WIB
Pegawai Kemenkes nakal,...
Pegawai Kemenkes nakal, BPK tembak Menkes
A A A
Sindonews.com - Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluh sebagian besar pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak kooperatif saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Hal itu diungkapkan Anggota VI BPK Rizal Djalil, saat memberikan sambutan dalam acara laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenkes RI tahun 2012, di hadapan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dan sejumlah pejabat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Saya ingin mengatakan Bu Menteri, tolonglah teman-teman ini kalau kami undang datang. Kami mau menjelaskan, wong Menterinya datang kalau kami undang, masa Dirut BUMN-nya enggak datang," ujar Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil di kantor Kementerian Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2013).

Membangun komunikasi antara Kementerian dengan BPK, ujar dia, sangat penting. Agar, tak ada lagi pejabat di Kementerian Kesehatan yang tersangkut masalah hukum.

Dia pun menyayangkan sejumlah pejabat Kemenkes harus berurusan dengan penegak hukum, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan virus flu burung tahun 2006 silam.

"Tak ada komunikasi sama sekali (saat itu). Bahkan pejabat Kemenkes, termasuk Direktur BUMN-nya, kami undang tak mau datang. Kami ingin komunikasikan, ini ada persoalan. Ada ruang untuk menyelesaikan itu," katanya.

"Makanya, kalau teman-teman (Pejabat Kemenkes) kami undang, datang," imbaunya.

Harapan BPK, Kemenkes di bawah Nafsiah Mboi, tidak ada lagi kejadian serupa atau seperti kasus dugaan korupsi pengadaan virus flu burung tahun 2006 silam. "Itulah makanya saya agak cerewet persoalan flu burung itu," pungkasnya.
(stb)
Berita Terkait
Kemnaker Bertekad Pertahankan...
Kemnaker Bertekad Pertahankan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan
Sudah Jatuh Tempo, 16...
Sudah Jatuh Tempo, 16 Temuan LHP BPK Belum Ditindaklanjuti
Ada Apa, Laporan Keuangan...
Ada Apa, Laporan Keuangan KPU dan BSSN Tidak Dapat WTP dari BPK
BPK Ungkap 6.011 Masalah...
BPK Ungkap 6.011 Masalah pada APBN 2021, Nilainya Capai Rp31,34 Triliun
BPK Gelar Edukasi Akuntabilitas...
BPK Gelar Edukasi Akuntabilitas bagi Kalangan Muda
DPR Sahkan Politikus...
DPR Sahkan Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit Jadi Anggota BPK Periode 2022-2027
Berita Terkini
Silmy Karim Cs Ditahan...
Silmy Karim Cs Ditahan KPK, DPR Bakal Minta Penjelasan Kemenimipas
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
Prabowo Kenang Hari...
Prabowo Kenang Hari Lahir Soekarno Lewat Potret Sang Proklamator
Kasus Dadan Cs, Saut...
Kasus Dadan Cs, Saut Situmorang: Semua hingga Eselon Terkecil Harus Bertanggung Jawab
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved