IKA-PMII desak rekonstruksi sektor ketahanan pangan
IKA-PMII desak rekonstruksi sektor ketahanan pangan
A
A
A
Sindonews.com - Generasi muda Nahdliyin melalui organisasi Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) menilai, sistem dan tata kelola negara banyak yang salah. Rekonstruksi perlu dilakukan, terutama di sektor ketahanan pangan.
“Musyawarah Nasional ke-5 IKA-PMII menyerukan agar sistem dan tata kelola kehidupan kenegaraan Indonesia dikembalikan pada ruh dan semangat awal berdirinya,” ujar Ketua Panitia Munas ke-V IKA-PMII Zaini Rahman di sela-sela pembukaan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2013).
Melalui para kadernya yang tersebar di seluruh Nusantara, IKA-PMII, disebut Zaini siap merekonstruksi tata kelola negara kembali ke khittah ketatanegaraan sesuai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, ini menganggap penting untuk membangun kembali kesadaran intelektual maupun moral tentang pentingnya memperkokoh jati diri Indonesia.
”Soal pangan ini ancaman besar. Harus segera dicarikan solusi. Sudah waktunya pemerintah harus merekonstruksi paradigma kebijakan pangan nasional. Dari paradigma ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan,” terang Zaini.
Tema tersebut, ditekankan dalam munas yang dihadiri pengurus IKA PMII dari 33 perwakilan tingkat provinsi dan 144 perwakilan tingkat kabupaten dan kota se-Indonesia. Pasalnya, panitia menilai hal tersebut penting bagi pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
Fokus diskusi selama penyelenggaran pada 1-3 Juli 2013 mendatang ini tidak hanya berorientasi mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi semata. Tapi juga memperhatikan strategi pembangunan ekonomi lainnya yaitu, pro jobs, pro poor, dan pro environment.
”IKA PMII menilai persoalan lemahnya ketahanan pangan hingga menjauhkan tujuan kedaulatan pangan di Indonesia ini harus segera diatasi. Soal pangan ini jadi salah satu topik yang akan dibahas di Munas,” jelas Zaini.
Ketua Cabang PMII Yogyakarta tahun 1995 ini optimistis, hasil bahasan Munas bisa memberi kontribusi bagi perubahan bangsa. Apalagi didukung dengan prasarana lahan pertanian yang mencapai sekitar 7,75 juta hektar.
Dalam kaitan ini, masukan IKA-PMII dinilai Zaini bisa mendorong Indonesia mampu memproduksi bahan pangan secara mandiri seperti tiga dekade sebelumnya.
“Musyawarah Nasional ke-5 IKA-PMII menyerukan agar sistem dan tata kelola kehidupan kenegaraan Indonesia dikembalikan pada ruh dan semangat awal berdirinya,” ujar Ketua Panitia Munas ke-V IKA-PMII Zaini Rahman di sela-sela pembukaan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2013).
Melalui para kadernya yang tersebar di seluruh Nusantara, IKA-PMII, disebut Zaini siap merekonstruksi tata kelola negara kembali ke khittah ketatanegaraan sesuai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, ini menganggap penting untuk membangun kembali kesadaran intelektual maupun moral tentang pentingnya memperkokoh jati diri Indonesia.
”Soal pangan ini ancaman besar. Harus segera dicarikan solusi. Sudah waktunya pemerintah harus merekonstruksi paradigma kebijakan pangan nasional. Dari paradigma ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan,” terang Zaini.
Tema tersebut, ditekankan dalam munas yang dihadiri pengurus IKA PMII dari 33 perwakilan tingkat provinsi dan 144 perwakilan tingkat kabupaten dan kota se-Indonesia. Pasalnya, panitia menilai hal tersebut penting bagi pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
Fokus diskusi selama penyelenggaran pada 1-3 Juli 2013 mendatang ini tidak hanya berorientasi mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi semata. Tapi juga memperhatikan strategi pembangunan ekonomi lainnya yaitu, pro jobs, pro poor, dan pro environment.
”IKA PMII menilai persoalan lemahnya ketahanan pangan hingga menjauhkan tujuan kedaulatan pangan di Indonesia ini harus segera diatasi. Soal pangan ini jadi salah satu topik yang akan dibahas di Munas,” jelas Zaini.
Ketua Cabang PMII Yogyakarta tahun 1995 ini optimistis, hasil bahasan Munas bisa memberi kontribusi bagi perubahan bangsa. Apalagi didukung dengan prasarana lahan pertanian yang mencapai sekitar 7,75 juta hektar.
Dalam kaitan ini, masukan IKA-PMII dinilai Zaini bisa mendorong Indonesia mampu memproduksi bahan pangan secara mandiri seperti tiga dekade sebelumnya.
(san)
Explore More