Mensos enggan tanggapi komentar Jubir Presiden
Mensos enggan tanggapi komentar Jubir Presiden
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri enggan menanggapi komentar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, tentang nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan terkena reshuffle di Kabinet Indonesia Bersatu.
"Kalau orang berpendapat di era demokrasi ini, tentu kami tak bisa menyalahkan," ujar Salim di kantornya, Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Oleh karena itu, anggota Majelis Syuro PKS ini mengaku tak bisa menilai. "Kami enggak bisa bilang pendapatnya ini enggak benar, pendapatnya salah atau keliru. Saya pikir, lebih bagus orang mengungkapkan pendapat daripada disimpan di hati. Walaupun kami beda pendapat, tapi enggak apa-apa," katanya.
Maka itu, dia kembali menegaskan dalam permasalahan ini di era demokasi, tidak perlu saling menyalahkan. "Silakan berpendapat. Masalah koalisi, masalah resuffle dan seterusnya, Presiden yang paling berwenang," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring sudah merasa gerah, terhadap sejumlah pernyataan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, tentang nasib PKS di koalisi Partai pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.
"Julian salah ngomong itu. Bilang sama dia ya, Tifatul larang ngomong gitu," ujar TIfatul yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi di Kabinet Indonesia Bersatu, beberapa waktu lalu.
Tifatul juga membantah ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Enggak ada (reshuffle)," tuturnya.
Seperti diketahui, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha beberapa kali memberikan pernyataan mengenai nasib PKS di koalisi. Julian mengisyaratkan, sejatinya keberadaan PKS di koalisi partai pendukung SBY-Boediono telah berakhir.
Hal demikian terkait sikap penolakan PKS terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, atau penolakan PKS terhadap disahkannya APBN-P tahun 2013. Tetapi Julian enggan menegaskan kini koalisi partai pendukung Pemerintahan minus PKS. "Itu penafsiran anda," katanya.
Lebih lanjut dia menuturkan, kebijakan strategis di koalisi partai pendukung pemerintah sudah jelas, semua parpol wajib menjaga kebersamaan dengan mendukung kebijakan pemerintah.
"Kalau orang berpendapat di era demokrasi ini, tentu kami tak bisa menyalahkan," ujar Salim di kantornya, Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Oleh karena itu, anggota Majelis Syuro PKS ini mengaku tak bisa menilai. "Kami enggak bisa bilang pendapatnya ini enggak benar, pendapatnya salah atau keliru. Saya pikir, lebih bagus orang mengungkapkan pendapat daripada disimpan di hati. Walaupun kami beda pendapat, tapi enggak apa-apa," katanya.
Maka itu, dia kembali menegaskan dalam permasalahan ini di era demokasi, tidak perlu saling menyalahkan. "Silakan berpendapat. Masalah koalisi, masalah resuffle dan seterusnya, Presiden yang paling berwenang," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring sudah merasa gerah, terhadap sejumlah pernyataan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, tentang nasib PKS di koalisi Partai pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.
"Julian salah ngomong itu. Bilang sama dia ya, Tifatul larang ngomong gitu," ujar TIfatul yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi di Kabinet Indonesia Bersatu, beberapa waktu lalu.
Tifatul juga membantah ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Enggak ada (reshuffle)," tuturnya.
Seperti diketahui, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha beberapa kali memberikan pernyataan mengenai nasib PKS di koalisi. Julian mengisyaratkan, sejatinya keberadaan PKS di koalisi partai pendukung SBY-Boediono telah berakhir.
Hal demikian terkait sikap penolakan PKS terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, atau penolakan PKS terhadap disahkannya APBN-P tahun 2013. Tetapi Julian enggan menegaskan kini koalisi partai pendukung Pemerintahan minus PKS. "Itu penafsiran anda," katanya.
Lebih lanjut dia menuturkan, kebijakan strategis di koalisi partai pendukung pemerintah sudah jelas, semua parpol wajib menjaga kebersamaan dengan mendukung kebijakan pemerintah.
(stb)
Explore More