Pendidikan politik untuk rakyat tugas negara & parpol

Sindonews.com - Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Atmajaya Yogyakarta, Sarimurti Widyastuti mengatakan, untuk menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang berkualitas, diawali dengan memperkuat regulasi atau aturan.

Menurutnya, pembenahan regulasi tersebut juga harus dibarengi dengan pendidikan politik bagi masyarakat, agar bisa lebih cerdas dan mampu menilai partai politik (parpol) dengan benar.

"Dengan meningkatnya kecerdasan masyarakat, pihak yang dipilih juga akan berpikir dirinya harus punya modal untuk dipilih, selain uang. Pemberian pendidikan politik ini menjadi tugas negara dan partai politik," kata Sarimurti, di Yogyakarta, Rabu (26/6/2013).

Politik berdasarkan uang dikatakan Sarimurti jelas hanya akan merugikan bangsa sendiri. "Bagaimana tidak merugi jika ternyata yang pemilik ide atau program cemerlang justru kebanyakan dari calon yang tak berduit. Akhirnya apa, ide-ide caleg cerdas ini banyak dipakai para caleg artis. Karena kalau berani nyaleg tapi tidak punya modal kecerdasan, uang yang akan dicari," ungkapnya.

Sebelumnya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Erik Satya Wardhana mengatakan, untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang, diperlukan adanya keterbukaan publik.

Menurut Erik Satya, keterbukaan publik itu terkait calon-calon pemimpin yang akan berebut suara masyarakat. Keterbukaan dalam hal ini menurut Erik ialah data perorangan para calon.

"Jangan sampai masyarakat membeli kucing dalam karung. Karenanya, data pribadi calon tidak hanya nama dan foto saja, tapi semua isi curriculum vitae-nya juga dipublikasikan, biar masyarakat tahu siapa saja calon wakil mereka," tuturnya.