Cak Ali: Masyarakat adat harus dilindungi

Sindonews.com - Masyarakat adat mulai terpinggirkan dalam proses industri tambang sehingga menimbulkan konflik sosial. Karena itu, masyarakat adat harus dilindungi dalam proses industri tambang, migas dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga tidak terjadi konflik sosial.

Hal itu disampaikan Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa saat menjadi narasumber pada acara UNDP Regional Meeting di Bangkok, 24-25 Juni 2013. Pertemuan itu mengambil tema Corruption in The Extractive Industries Consession Arrangement.

Selain Cak Ali, sapaan akrab Ali Masykur Musa turut menjadi panelis adalah Profesor Suzana Sawyer dari Universitas of California dan Loretta Rosales perwakilan dari Komnas HAM Philipina.

Lebih lanjut, sesuai dengan penelitian Prof Suzana, ada enam negara yang mengeksplotasi alamnya seperti Australia, Peru, Bolivia, Canada, Philipina dan India. Negara-negara itu menghadirkan suasana konfliktif antara masyarakat adat dengan pengusaha.

Kata Cak Ali, mumpung belum terlanjur, eksploitasi SDA Indonesia agar dikendalikan sehingga tidak terjadi konflik sosial yang berkepanjangan sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini.

"Embrio konflik sosial harus ditangani secara arif yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan," ujarnya melalui rilis yang diterima Sindonews, Rabu (26/6/2013).

Seperti diketahui, sejak reformasi laju deforestasi di Indonsia mencapai 72 juta HA. Laju ini menurut Cak Ali mengakibatkan kerusakan lingkungan dan potensi konfik sosial, contohnya Kasus Mesuji dan Bima.

"Tidak ada cara lain kecuali meneruskan kebijkan moratorium ijin tambang dan perkebunan," tegas Cak Ali.

Langkah ini perlu di ambil karena sebetulnya deposit batubara hanya sembilan persen dari deposit dunia. Jika tidak di kendalikan, satu generasi yang akan datang Indonesia akan menjadi pengimpor energi primer batubara, seperti halnya pengimpor minyak.

"Kita harus arif mengelola alam, agar alam bersahabat dengan manusia," demikian Cak Ali.