Metodelogi pembagian BLSM dipertanyakan
Selasa, 25 Juni 2013 - 20:55 WIB
Metodelogi pembagian BLSM dipertanyakan
A
A
A
Sindonews.com - Kesalahan data yang tidak tepat membuat distribusi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) menjadi salah sasaran. Sejumlah kalangan meminta kepada pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk transparan.
Anggota Komisi VIII DPR, Maruar Sirait mengatakan, data yang digunakan untuk BLSM tidaklah tepat, penerima yang tidak transparan membuat penerimaan BLSM tidak tepat sasaran. Hal itu dikarenakan data kependudukan yang digunakan tidaklah tepat dan pasti.
"Metodeloginya bagaimana, tidak ada sistem yang jelas," ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO, Selasa (25/6/2013).
Menurutnya, pemerintah dan BPS tidak menjelaskan kriteria seperti apa yang mendapatkan BLSM. Sehingga membuat kecemburuan bagi yang seharusnya mendapatkan. Untuk itu, harus ada pengawasan yang dilakukan oleh stakholder terkait guna meningkatkan kejujuran bagi penerima BLSM.
"Di daerah ada anggota dewan di tingkat kabupaten kota. Anggota DPRD juga dapat mengawasi. bupati dan gubernur juga mempunyai peran untuk mengontrol penerima BLSM yang seharusnya," ujar dia.
Untuk itu, lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, diharapkan data penerima BLSM dapat diakses oleh semua pihak, termasuk masyarakat. "Serta disertakan kriteria penerima agar tidak tepat sasaran lagi," pungkasnya.
Anggota Komisi VIII DPR, Maruar Sirait mengatakan, data yang digunakan untuk BLSM tidaklah tepat, penerima yang tidak transparan membuat penerimaan BLSM tidak tepat sasaran. Hal itu dikarenakan data kependudukan yang digunakan tidaklah tepat dan pasti.
"Metodeloginya bagaimana, tidak ada sistem yang jelas," ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO, Selasa (25/6/2013).
Menurutnya, pemerintah dan BPS tidak menjelaskan kriteria seperti apa yang mendapatkan BLSM. Sehingga membuat kecemburuan bagi yang seharusnya mendapatkan. Untuk itu, harus ada pengawasan yang dilakukan oleh stakholder terkait guna meningkatkan kejujuran bagi penerima BLSM.
"Di daerah ada anggota dewan di tingkat kabupaten kota. Anggota DPRD juga dapat mengawasi. bupati dan gubernur juga mempunyai peran untuk mengontrol penerima BLSM yang seharusnya," ujar dia.
Untuk itu, lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, diharapkan data penerima BLSM dapat diakses oleh semua pihak, termasuk masyarakat. "Serta disertakan kriteria penerima agar tidak tepat sasaran lagi," pungkasnya.
(maf)
