Menteri ikut bagikan BLSM, bagian dari pencitraan
Senin, 24 Juni 2013 - 13:23 WIB
Menteri ikut bagikan BLSM, bagian dari pencitraan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah telah mengucurkan dana kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di beberapa wilayah di Indonesia.
Dalam pembagian itu, turut ikut sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, hal ini lah yang dicurigai dapat menjadi ajang pencitraan sejumlah pembantu presiden tersebut.
Pasalnya, tidak sedikit dari mereka mencalonkan diri sebagi calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2014, bahkan sebagai calon presiden (capres) mendatang.
Langkah itu pun dikritisi oleh Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung. Menurutnya, cara seperti itu rentan dengan pencitraan sejumlah tokoh tersebut.
"Apa yang kita curigai selama ini kan terbukti, memang ada upaya sekelompok orang menteri-menteri jadi caleg memanfaatkan itu. Apalagi bagi orang-orang yang persiapkan diri jadi calon presiden juga manfaatkan BLSM," terang Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2013).
Ia pun menyayangkan dengan langkah yang seremonial dilakukan para menteri itu. "Kan menjadi terasa lucu kalau kemudian pembagian BLSM ini dibagikan oleh menteri-menteri yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hal itu," terangnya.
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun menilai, jika kompensasi BLSM yang diberikan pemerintah belum sesuai harapan. "Tetapi masyarakat miskin, ternyata mereka yang tidak menerima BLSM ini banyak sekali. Bahkan ada yang terima BLSM langsung bayar hutang, beban masyarakat berat sekali. Pemerintah belum kontrol dengan baik, tentang kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengucurkan dana kompensasi BLSM sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang akan diberikan kepada rakyat miskin Indonesia selama empat bulan, dengan nilai Rp150 ribu.
Dalam pembagian itu, turut ikut sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, hal ini lah yang dicurigai dapat menjadi ajang pencitraan sejumlah pembantu presiden tersebut.
Pasalnya, tidak sedikit dari mereka mencalonkan diri sebagi calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2014, bahkan sebagai calon presiden (capres) mendatang.
Langkah itu pun dikritisi oleh Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung. Menurutnya, cara seperti itu rentan dengan pencitraan sejumlah tokoh tersebut.
"Apa yang kita curigai selama ini kan terbukti, memang ada upaya sekelompok orang menteri-menteri jadi caleg memanfaatkan itu. Apalagi bagi orang-orang yang persiapkan diri jadi calon presiden juga manfaatkan BLSM," terang Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2013).
Ia pun menyayangkan dengan langkah yang seremonial dilakukan para menteri itu. "Kan menjadi terasa lucu kalau kemudian pembagian BLSM ini dibagikan oleh menteri-menteri yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hal itu," terangnya.
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun menilai, jika kompensasi BLSM yang diberikan pemerintah belum sesuai harapan. "Tetapi masyarakat miskin, ternyata mereka yang tidak menerima BLSM ini banyak sekali. Bahkan ada yang terima BLSM langsung bayar hutang, beban masyarakat berat sekali. Pemerintah belum kontrol dengan baik, tentang kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengucurkan dana kompensasi BLSM sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang akan diberikan kepada rakyat miskin Indonesia selama empat bulan, dengan nilai Rp150 ribu.
(maf)
