BLSM, 4 parpol koalisi hanya terima pepesan kosong
Senin, 24 Juni 2013 - 05:34 WIB
BLSM, 4 parpol koalisi hanya terima pepesan kosong
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi menilai, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) hanya akan menguntungkan Partai Demokrat. Sementara, partai koalisi lainnya hanya menjadi pengembira semata.
"Tergantung manuver masing-masing anggota koalisi. Tapi publik kan tahunya yah Partai Demokrat. Makanya di luar Partai Demokrat harus bisa berakrobat dan bermanuver politik," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Minggu (23/6/2013) malam.
Menurutnya, partai koalisi yang tergabung di Sekretariat Gabungan (Setgab) di luar Partai Demokrat harus cerdas memanfaatkan momentum kelupaan publik atas segala kesalahan kebijakan yang telah dibuat pemerintah.
Jika tidak, lanjutnya, sangat besar peluangnya Partai Demokrat semata yang memiliki kesempatan untuk memanen keuntungan.
"Untuk itu, parpol koalisi lainnya harus memiliki tiga persyaratan. Pertama, kesiapan anggaran untuk membangun dan membiaya manuver dan akrobat politik ketika momentum publik lupa atas apa yang telah dibuat," jelasnya.
Kedua, kata Muradi, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menggoreng momentum yang muncul demi keuntungan partai. Yang ketiga, kesiapan figur yang akan dimunculkan keempat parpol koalisi sebagai alternatif.
"Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah partai-partai anggota koalisi tersebut memiliki persyaratan tersebut. Jika tidak atau belum, langkah instan dengan mengajak atau bahkan membajak figur-figur bersih dan visioner bisa saja dilakukan," paparnya.
Akan tetapi, ia menilai, tentu saja hal tersebut tidak tepat dilakukan oleh parpol-parpol dalam penguatan demokrasi. Ia mencontohkan, yang terbaru berhasil dilakukan di Pilgub Jabar oleh PKS yang sukses mengajak figur Dedi Mizwar dan Pilwalkot Bandung dengan menjadikan figur Ridwan Kamil sebagai Cawalkot.
"Dua langkah tersebut tidak elok dilakukan tapi sah-sah saja guna meningkatkan elektabilitas dan memecah kebuntuan," pungkasnya.
"Tergantung manuver masing-masing anggota koalisi. Tapi publik kan tahunya yah Partai Demokrat. Makanya di luar Partai Demokrat harus bisa berakrobat dan bermanuver politik," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Minggu (23/6/2013) malam.
Menurutnya, partai koalisi yang tergabung di Sekretariat Gabungan (Setgab) di luar Partai Demokrat harus cerdas memanfaatkan momentum kelupaan publik atas segala kesalahan kebijakan yang telah dibuat pemerintah.
Jika tidak, lanjutnya, sangat besar peluangnya Partai Demokrat semata yang memiliki kesempatan untuk memanen keuntungan.
"Untuk itu, parpol koalisi lainnya harus memiliki tiga persyaratan. Pertama, kesiapan anggaran untuk membangun dan membiaya manuver dan akrobat politik ketika momentum publik lupa atas apa yang telah dibuat," jelasnya.
Kedua, kata Muradi, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menggoreng momentum yang muncul demi keuntungan partai. Yang ketiga, kesiapan figur yang akan dimunculkan keempat parpol koalisi sebagai alternatif.
"Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah partai-partai anggota koalisi tersebut memiliki persyaratan tersebut. Jika tidak atau belum, langkah instan dengan mengajak atau bahkan membajak figur-figur bersih dan visioner bisa saja dilakukan," paparnya.
Akan tetapi, ia menilai, tentu saja hal tersebut tidak tepat dilakukan oleh parpol-parpol dalam penguatan demokrasi. Ia mencontohkan, yang terbaru berhasil dilakukan di Pilgub Jabar oleh PKS yang sukses mengajak figur Dedi Mizwar dan Pilwalkot Bandung dengan menjadikan figur Ridwan Kamil sebagai Cawalkot.
"Dua langkah tersebut tidak elok dilakukan tapi sah-sah saja guna meningkatkan elektabilitas dan memecah kebuntuan," pungkasnya.
(kri)
