BLSM hanya untuk membeli suara rakyat
Minggu, 23 Juni 2013 - 16:33 WIB
BLSM hanya untuk membeli suara rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi, menganggap Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah sebuah proyek pencitraan jelang Pemilihan Umum 2014 mendatang.
Pasalnya, pemberian BLSM sangat singkat, yakni hanya berlangsung empat bulan saja.
"BLSM bagi kita terlalu sedikit untuk masyarakat. BLSM betul-betul terlihat menjelang pemilu 2014, seperti mendekati rakyat untuk pemilu," jelas Ucok kepada wartawan di Cikini, Jakarta, Minggu (23/6/2013).
Ucok menambahkan, BLSM sarat akan politik pencitraan dan mendulang dana untuk kampanye Pemilu 2014 mendatang.
Program itu juga berbeda dengan program pemerintah yang berlangsung relatif lebih lama.
"Dana kampanye itu ciri-cirinyanya waktunya sebentar, inilah yang terjadi pada BLSM. Kalau benar-benar program pemerintah, itu biasanya panjang durasinya. BLSM itu hanya empat bulan saja, berarti ini untuk dana kampanye," paparnya.
Dia pun berharap agar aparat penegak hukum serius untuk menyelidiki program BLSM ini, karena sarat akan campur tangan politis dan pencitraan.
"Tapi kalo mereka menolak ini, perpanjang dong BLSM. Rekomendasi kita, hasil temuan ini ditindak lanjuti oleh aparat hukum. Data-datanya sudah ada, aparat hukum harus pro aktif untuk melakukan penyidikan ini," simpalnya.
Seperti diketahui, ada lima program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah. Tiga program di antaranya bersifat percepatan dan perluasan dari program reguler yang telah ada, yakni program keluarga harapan (Rp 0,7 triliun), program bantuan siswa miskin (Rp7,5 triliun), dan program beras untuk rakyat miskin (Rp 4,3 triliun).
Dua program lainnya adalah pembangunan infrastruktur dasar dan BLSM yang masing-masing anggarannya Rp 7,25 triliun dan Rp 9,7 triliun.
Dengan demikian, total anggaran untuk paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai Rp 29,4 triliun. Adapun BLSM akan disalurkan melalui PT Pos mulai Senin pagi. Sementara itu, program lainnya akan disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Menurut Dirut PT Pos I Ketut Mardjana, penyaluran ke 15 kota akan dilakukan per 22 Juni, sedangkan untuk 13 kota lainnya akan menyusul pada 24 Juni. Selanjutnya, untuk 34 provinsi per 25 Juni. Per 1 Juli, serentak di seluruh kabupaten, kota, dan kecamatan.
Pasalnya, pemberian BLSM sangat singkat, yakni hanya berlangsung empat bulan saja.
"BLSM bagi kita terlalu sedikit untuk masyarakat. BLSM betul-betul terlihat menjelang pemilu 2014, seperti mendekati rakyat untuk pemilu," jelas Ucok kepada wartawan di Cikini, Jakarta, Minggu (23/6/2013).
Ucok menambahkan, BLSM sarat akan politik pencitraan dan mendulang dana untuk kampanye Pemilu 2014 mendatang.
Program itu juga berbeda dengan program pemerintah yang berlangsung relatif lebih lama.
"Dana kampanye itu ciri-cirinyanya waktunya sebentar, inilah yang terjadi pada BLSM. Kalau benar-benar program pemerintah, itu biasanya panjang durasinya. BLSM itu hanya empat bulan saja, berarti ini untuk dana kampanye," paparnya.
Dia pun berharap agar aparat penegak hukum serius untuk menyelidiki program BLSM ini, karena sarat akan campur tangan politis dan pencitraan.
"Tapi kalo mereka menolak ini, perpanjang dong BLSM. Rekomendasi kita, hasil temuan ini ditindak lanjuti oleh aparat hukum. Data-datanya sudah ada, aparat hukum harus pro aktif untuk melakukan penyidikan ini," simpalnya.
Seperti diketahui, ada lima program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah. Tiga program di antaranya bersifat percepatan dan perluasan dari program reguler yang telah ada, yakni program keluarga harapan (Rp 0,7 triliun), program bantuan siswa miskin (Rp7,5 triliun), dan program beras untuk rakyat miskin (Rp 4,3 triliun).
Dua program lainnya adalah pembangunan infrastruktur dasar dan BLSM yang masing-masing anggarannya Rp 7,25 triliun dan Rp 9,7 triliun.
Dengan demikian, total anggaran untuk paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai Rp 29,4 triliun. Adapun BLSM akan disalurkan melalui PT Pos mulai Senin pagi. Sementara itu, program lainnya akan disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Menurut Dirut PT Pos I Ketut Mardjana, penyaluran ke 15 kota akan dilakukan per 22 Juni, sedangkan untuk 13 kota lainnya akan menyusul pada 24 Juni. Selanjutnya, untuk 34 provinsi per 25 Juni. Per 1 Juli, serentak di seluruh kabupaten, kota, dan kecamatan.
(lns)
