PKS: SBY tak peka terhadap aspirasi rakyat
Sabtu, 22 Juni 2013 - 06:25 WIB
PKS: SBY tak peka terhadap aspirasi rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Setelah pemerintah mengumumkan kebijakannya soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi semalam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak sensitif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.
"SBY tidak peka dan mengabaikan aspirasi ratusan juta rakyat Indonesia. Seharusnya seorang presiden membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra saat dihubungi Sindonews, Sabtu (22/6/2013).
Indra menilai, kenaikan BBM bersubdisi tidak hanya membuat persoalan terkait angka kenaikan, tetapi lebih kepada dampak negatif dari kebijakan tersebut. "Namun demikian, yang menjadi persoalan mendasar adalah multiple efeck dari kenaikan BBM tersebut," cetusnya.
Anggota Komisi IX ini mengaku, dampak kenaikan BBM bersubsidi akan berimbas pada melambungnya harga sembako, harga barang dan jasa, serta biaya transportasi. "Hal ini akan membebani rakyat dan ini tentunya akan paling dirasakan oleh ratusan juta rakyat kecil," tuntasnya.
Sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi kebijakan ini telah disetujui DPR RI melalui pengesahan Undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 yang diputuskan pada awal pekan lalu dalam sidang paripurna di DPR.
"SBY tidak peka dan mengabaikan aspirasi ratusan juta rakyat Indonesia. Seharusnya seorang presiden membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra saat dihubungi Sindonews, Sabtu (22/6/2013).
Indra menilai, kenaikan BBM bersubdisi tidak hanya membuat persoalan terkait angka kenaikan, tetapi lebih kepada dampak negatif dari kebijakan tersebut. "Namun demikian, yang menjadi persoalan mendasar adalah multiple efeck dari kenaikan BBM tersebut," cetusnya.
Anggota Komisi IX ini mengaku, dampak kenaikan BBM bersubsidi akan berimbas pada melambungnya harga sembako, harga barang dan jasa, serta biaya transportasi. "Hal ini akan membebani rakyat dan ini tentunya akan paling dirasakan oleh ratusan juta rakyat kecil," tuntasnya.
Sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi kebijakan ini telah disetujui DPR RI melalui pengesahan Undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 yang diputuskan pada awal pekan lalu dalam sidang paripurna di DPR.
(mhd)
