PAN berharap koalisi tak tersandera PKS
Jum'at, 21 Juni 2013 - 13:55 WIB
PAN berharap koalisi tak tersandera PKS
A
A
A
Sindonews.com - Partai Amanat Nasional (PAN) berharap polemik keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sekretariat Gabungan (Setgab) tidak menyandera kebijakan pemerintah di dalam koalisi.
"Kita berharap koalisi tidak tersandera sehingga kebijakan pemerintah juga bisa didukung secara maksimal oleh mitra koalisi di parlemen," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Teguh Juwarno saat dihubungi, Jumat (21/6/2013).
Teguh menyampaikan, dengan keluarnya PKS dari koalisi bukan berarti akan membuat kinerja Setgab langsung semakin baik. Karena kata dia, hal ini harus diikuti dengan komitmen anggota koalisi lainnya untuk tetap mendukung kebijakan pemerintah.
"Tidak otomatis (keluarnya PKS bisa membuat jalannya pemerintahan lebih baik), karena kalau bicara kinerja pemerintahan kuncinya inisiatif dan kepemimpinan yang tegas," terangnya.
"Saat ini kabinet sedang konsentrasi untuk penanganan rencana kenaikan BBM dan dampaknya agar tidak terlalu memukul masyarakat paling bawah," tuntasnya.
Sebelumnya, PKS merupakan satu-satunya partai koalisi yang menolak kenaikan BBM bersubsidi ini bukan pertama kalinya mereka tak sejalan dengan pemerintah, mereka juga pernah melakukan penolakan yang sama pada akhir Maret 2012 hingga berujung pengurangan satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
"Kita berharap koalisi tidak tersandera sehingga kebijakan pemerintah juga bisa didukung secara maksimal oleh mitra koalisi di parlemen," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Teguh Juwarno saat dihubungi, Jumat (21/6/2013).
Teguh menyampaikan, dengan keluarnya PKS dari koalisi bukan berarti akan membuat kinerja Setgab langsung semakin baik. Karena kata dia, hal ini harus diikuti dengan komitmen anggota koalisi lainnya untuk tetap mendukung kebijakan pemerintah.
"Tidak otomatis (keluarnya PKS bisa membuat jalannya pemerintahan lebih baik), karena kalau bicara kinerja pemerintahan kuncinya inisiatif dan kepemimpinan yang tegas," terangnya.
"Saat ini kabinet sedang konsentrasi untuk penanganan rencana kenaikan BBM dan dampaknya agar tidak terlalu memukul masyarakat paling bawah," tuntasnya.
Sebelumnya, PKS merupakan satu-satunya partai koalisi yang menolak kenaikan BBM bersubsidi ini bukan pertama kalinya mereka tak sejalan dengan pemerintah, mereka juga pernah melakukan penolakan yang sama pada akhir Maret 2012 hingga berujung pengurangan satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
(lal)
