Konflik di Setgab, kaburkan persoalan BBM
Jum'at, 21 Juni 2013 - 05:02 WIB
Konflik di Setgab, kaburkan persoalan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Prahara politik yang melibatkan Sekretariat Gabungan (Setgab), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sepertinya belum menunjukkan akan segera berakhir.
Pengamat politik dari Maarif Institute, Fajar Rizal Ul Haq mengatakan, rakyat begitu kecewa dengan adanya konflik politik yang terus terjadi dan menjadi tontonan publik.
"Hal ini jelas mengaburkan persoalan yang ada. Seharusnya yang menjadi fokus saat ini adalah, bagaimana mengatasi dan mencari formula yang terbaik atas rencana kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak)," kata Rizal, saat dihubungi Sindonews, Jumat (21/6/2013).
Menurutnya, bukan tontonan tersebut yang diinginkan publik, rakyat menginginkan, pemerintah fokus terhadap perbaikan ekonomi bangsa. Ditambah lagi dengan rencana kenaikan BBM, tentunya hal ini makin memberatkan ekonomi rakyat miskin.
"Karena rakyat tidak akan melihat konflik internal Setgab, yang diinginkan rakyat adalah, bagaimana mengatasi ekonomi yang semakin sulit, setelah palu rencana kenaikan harga BBM diketok pada sidang paripurna di DPR beberapa waktu lalu,"
"Konflik internal Setgab, Demokrat, dan PKS, itu konflik internal, yang seharusnya tidak dimunculkan ke publik. Rakyat tidak perlu adanya tontonan seperti ini dan rakyat juga tak akan ikut terseret dalam konflik politik ini," pungkasnya.
Sebelumnya, keberadaan PKS di Setgab partai koalisi pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, dikabarkan membuat suasana diskusi di dalam Setgab menjadi tak kondusif.
"Kita enggak kondusif dari dalam Setgab, kalau enggak dikeluarkan, kita enggak kondusif untuk berdiskusi," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, di DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis 20 Juni 2013.
Alasan PKS membuat suasana diskusi di Setgab tak kondusif, karena sikap mereka yang tak sejalan dengan pemerintah. Soetan khawatir, apa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Setgab justru akan dibeberkan ke publik oleh PKS. "Kalau kita rapat di Setgab bahas sesuatu, datang kawan PKS kita diam, karena takut nanti diomongin ke luar," cetusnya.
Pengamat politik dari Maarif Institute, Fajar Rizal Ul Haq mengatakan, rakyat begitu kecewa dengan adanya konflik politik yang terus terjadi dan menjadi tontonan publik.
"Hal ini jelas mengaburkan persoalan yang ada. Seharusnya yang menjadi fokus saat ini adalah, bagaimana mengatasi dan mencari formula yang terbaik atas rencana kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak)," kata Rizal, saat dihubungi Sindonews, Jumat (21/6/2013).
Menurutnya, bukan tontonan tersebut yang diinginkan publik, rakyat menginginkan, pemerintah fokus terhadap perbaikan ekonomi bangsa. Ditambah lagi dengan rencana kenaikan BBM, tentunya hal ini makin memberatkan ekonomi rakyat miskin.
"Karena rakyat tidak akan melihat konflik internal Setgab, yang diinginkan rakyat adalah, bagaimana mengatasi ekonomi yang semakin sulit, setelah palu rencana kenaikan harga BBM diketok pada sidang paripurna di DPR beberapa waktu lalu,"
"Konflik internal Setgab, Demokrat, dan PKS, itu konflik internal, yang seharusnya tidak dimunculkan ke publik. Rakyat tidak perlu adanya tontonan seperti ini dan rakyat juga tak akan ikut terseret dalam konflik politik ini," pungkasnya.
Sebelumnya, keberadaan PKS di Setgab partai koalisi pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, dikabarkan membuat suasana diskusi di dalam Setgab menjadi tak kondusif.
"Kita enggak kondusif dari dalam Setgab, kalau enggak dikeluarkan, kita enggak kondusif untuk berdiskusi," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, di DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis 20 Juni 2013.
Alasan PKS membuat suasana diskusi di Setgab tak kondusif, karena sikap mereka yang tak sejalan dengan pemerintah. Soetan khawatir, apa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Setgab justru akan dibeberkan ke publik oleh PKS. "Kalau kita rapat di Setgab bahas sesuatu, datang kawan PKS kita diam, karena takut nanti diomongin ke luar," cetusnya.
(maf)
