Adhie Massardi akan kerahkan massa
Kamis, 20 Juni 2013 - 00:03 WIB
Adhie Massardi akan kerahkan massa
A
A
A
Sindonews.com - Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi tidak berminat mengajukan uji materi UU APBN-P 2013 ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah mengesahkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Tidak, kami tidak akan mengajukan gugatan ke MK," kata Adhie saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Menurut Adhie, jika penolakan kenaikan harga BBM dilalui dengan menempuh jalur hukum, hal itu akan sangat melelahkan dan proses birokrasinya pun menurut Adhie dipastikan akan berlarut-larut.
"Sebab kalau penolakan itu (BBM) lewat jalur hukum, pasti akan bertele-tele dan melelahkan," kata Adhie.
Oleh karena itu, Adhie memilih untuk mengerahkan massa ke jalan sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan melalui Sidang Paripurna, Senin (17/6/2013).
"Makanya untuk melawan hal demikian itu hanya ada satu cara, yaitu dengan cara turun ke jalan dan melakukan aksi," tegas Adhie.
Adhie menilai APBN-P 2013 adalah konspirasi politik yang dilakukan untuk kepentingan politik pragmatis jelang Pemilu 2014.
"Ada kecendrungan kuat dalam APBN-P itu dibuka anggaran yang seolah-olah untuk rakyat padahal hal itu untuk dikorupsi dan dijarah bersama oleh semua partai," tandas Adhie.
"Tidak, kami tidak akan mengajukan gugatan ke MK," kata Adhie saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Menurut Adhie, jika penolakan kenaikan harga BBM dilalui dengan menempuh jalur hukum, hal itu akan sangat melelahkan dan proses birokrasinya pun menurut Adhie dipastikan akan berlarut-larut.
"Sebab kalau penolakan itu (BBM) lewat jalur hukum, pasti akan bertele-tele dan melelahkan," kata Adhie.
Oleh karena itu, Adhie memilih untuk mengerahkan massa ke jalan sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan melalui Sidang Paripurna, Senin (17/6/2013).
"Makanya untuk melawan hal demikian itu hanya ada satu cara, yaitu dengan cara turun ke jalan dan melakukan aksi," tegas Adhie.
Adhie menilai APBN-P 2013 adalah konspirasi politik yang dilakukan untuk kepentingan politik pragmatis jelang Pemilu 2014.
"Ada kecendrungan kuat dalam APBN-P itu dibuka anggaran yang seolah-olah untuk rakyat padahal hal itu untuk dikorupsi dan dijarah bersama oleh semua partai," tandas Adhie.
(lal)
