KPU ditantang transparan soal dana operasional

Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditantang untuk bersikap transparan dalam memaparkan dana operasional mereka menjelang Pemilihan Umum 2014. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada partai politik mengingat posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Terlebih, saat ini sendiri KPU sedang menyusun peraturan yang menuntut partai politik dan juga caleg untuk mau membuka laporan keuangan mereka selama kampanye.

“Sebagai lembaga penyelenggara, Bawaslu dan KPU sudah seharusnya terlebih dahulu memberi contoh tentang bagaimana mestinya dana negara dikelola dengan prinsip efisiensi, tepat guna, murah dan transparan,“ kata koordinator LIMA Indonesia Ray Rangkuti saat mendatangi Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Dalam kunjungan yang juga dihadiri oleh Koordinator SIGMA Indonesia Ray Rangkuti dan juga Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi, mereka mempertanyakan bagaimana KPU mengelola Rp8,1 triliun yang telah dikucurkan oleh Menteri Keuangan sebagai dana operasional mereka pada tahun 2013 ini. Total anggaran pun diperkirakan mencapai harga Rp16 triliun.

“Persoalannya apakah dana yang melonjak dibandingkan Pemilu 2009 yang hanya menggunakan total dana Rp8,5 triliun itu benar-benar dipergunakan untuk program mensukseskan pelaksanaan pemilu. Apakah prinsip yang mereka anut juga diterapkan dalam pengelolaan dana penyelenggara pemilu oleh penyelenggara pemilu sendiri,“ jelasnya.

Mereka pun kemudian mendesak agar KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara negara mau memberikan mengenai rincian daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu/KPU tahun 2013, Rincian Pertanggungjawaban anggaran Bawaslu/KPU tahun 2012, serta rincian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bawaslu/KPU tahun 2013.

“Kita semua berkepentingan agar dana negara tidak dipergunakan secara tidak bertanggung jawab,“ tegasnya.