DPR & Pemerintah tak konsisten soal kebijakan BBM
Selasa, 18 Juni 2013 - 16:56 WIB
DPR & Pemerintah tak konsisten soal kebijakan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menilai, disahkannya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja diputuskan DPR, sebagai keputusan yang tidak konsisten, karena justru meningkatkan beban subsidi.
Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta, Ibnu Misbakhul Hayat mengatakan, alasan yang selama ini digadang-gadang sebagai latar belakang dinaikannya harga BBM yakni, karena negara sudah kelebihan beban subsidi, seolah hanya menjadi isapan jempol belaka.
"Alih-alih mengurangi beban subsidi BBM, justru anggaran untuk subsidi meningkat, dari Rp194 triliun, naik menjadi Rp210 triliun," ujar Ibnu kepada Sindonews, Selasa (18/6/2013).
Dirinya menilai, kondisi ini kian miris lantaran putusan tersebut, nyatanya tidak dibarengi dengan upaya pemerintah untuk melokalisir dampak kenaikan. Terlebih tak ada jaminan bagi masyarakat kelas ekonomi bawah, kenaikan harga BBM ini akan diimbangi dengan kemudahan akses terhadap fasilitas sosial yang terjangkau.
"Ironinya, tak ada jaminan kompensasi ke rakyat dalam wujud transportasi murah, infrastruktur, pendidikan ataupn kesehatan. Kebijakan pemerintah ini jelas makin menyengsarakan rakyat sejalan harga-harga kebtuhan pokok meroket, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri," tegas dia.
Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta, Ibnu Misbakhul Hayat mengatakan, alasan yang selama ini digadang-gadang sebagai latar belakang dinaikannya harga BBM yakni, karena negara sudah kelebihan beban subsidi, seolah hanya menjadi isapan jempol belaka.
"Alih-alih mengurangi beban subsidi BBM, justru anggaran untuk subsidi meningkat, dari Rp194 triliun, naik menjadi Rp210 triliun," ujar Ibnu kepada Sindonews, Selasa (18/6/2013).
Dirinya menilai, kondisi ini kian miris lantaran putusan tersebut, nyatanya tidak dibarengi dengan upaya pemerintah untuk melokalisir dampak kenaikan. Terlebih tak ada jaminan bagi masyarakat kelas ekonomi bawah, kenaikan harga BBM ini akan diimbangi dengan kemudahan akses terhadap fasilitas sosial yang terjangkau.
"Ironinya, tak ada jaminan kompensasi ke rakyat dalam wujud transportasi murah, infrastruktur, pendidikan ataupn kesehatan. Kebijakan pemerintah ini jelas makin menyengsarakan rakyat sejalan harga-harga kebtuhan pokok meroket, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri," tegas dia.
(maf)
