Anggito Abimanyu ke Arab Saudi lobi kuota haji
Anggito Abimanyu ke Arab Saudi lobi kuota haji
A
A
A
Sindonews.com - Karena tengah ada renovasi di Masjidil Haram, Pemerintah Arab Saudi memangkas kuota haji sebanyak 20 persen bagi jemaah haji yang berasal dari Indonesia.
Munculnya hal tersebut, tentu menjadi masalah baru. Karena akan ada ribuan jemaah yang batal berangkat ke tanah suci karena faktor pengurangan tersebut.
Mengantisipasi hal itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag), mengutus Direktorat Jenderal (Dirjen) Haji Anggito Abimanyu, untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar kuota tidak dikurangi.
"Lusa saya berangkat. Surat Presiden akan disampaikan. Hasil lobi kita belum tahu," kata Anggito di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2013).
Ia pun mengakui belum mensosialisasikan kebijakan terkait kuota haji, meski telah mengundang kantor wilayah, kabupaten, dan kota untuk tindak antisipasi.
"Karena proses sedang berlangsung. Maka memang kebijakannya belum bisa disosialisasikan. Tapi kami sudah mengundang Kanwil (Kantor Wilayah) dan kabupaten kota. Kami sudah menyampaikan arahnya kemana dan antisipasinya gimana," terangnya.
Lanjut dia, jika proses lobi itu menemui titik buntu maka pemerintah sudah menyiapkan cara lain agar hal tersebut tak terjadi. "Plan A, B, dan C sudah ada semuanya," pungkasnya.
Munculnya hal tersebut, tentu menjadi masalah baru. Karena akan ada ribuan jemaah yang batal berangkat ke tanah suci karena faktor pengurangan tersebut.
Mengantisipasi hal itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag), mengutus Direktorat Jenderal (Dirjen) Haji Anggito Abimanyu, untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar kuota tidak dikurangi.
"Lusa saya berangkat. Surat Presiden akan disampaikan. Hasil lobi kita belum tahu," kata Anggito di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2013).
Ia pun mengakui belum mensosialisasikan kebijakan terkait kuota haji, meski telah mengundang kantor wilayah, kabupaten, dan kota untuk tindak antisipasi.
"Karena proses sedang berlangsung. Maka memang kebijakannya belum bisa disosialisasikan. Tapi kami sudah mengundang Kanwil (Kantor Wilayah) dan kabupaten kota. Kami sudah menyampaikan arahnya kemana dan antisipasinya gimana," terangnya.
Lanjut dia, jika proses lobi itu menemui titik buntu maka pemerintah sudah menyiapkan cara lain agar hal tersebut tak terjadi. "Plan A, B, dan C sudah ada semuanya," pungkasnya.
(maf)
Explore More