Amir Syamsuddin bilang nasib PKS di tangan SBY
Selasa, 18 Juni 2013 - 11:49 WIB
Amir Syamsuddin bilang nasib PKS di tangan SBY
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin menyerahkan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dikatakan dia, Partai Demokrat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan posisi partai koalisi. Itu merupakan hak SBY sebagai pimpinan Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Kurang tepat kalau dikatakan Partai Demokrat, semua terpulang kepada ketua koalisi (SBY)," kata Amir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2013).
Amir juga melanjutkan, dengan penolakan partai besutan Anis Matta itu terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) PD tidak akan mendesak SBY untuk mengambil langkah tegas terhadap
"Soal posisi PKS tentunya kita serahkan kepada ketua koalisi," katanya lagi.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) ini berpendapat, PD tidak akan berkomentar soal keberadaan menteri PKS dikoalisi. Pasalnya, berulang kali mereka nyatakan pendapat tetapi tidak ada yang diikuti.
"Sekarang walaupun berulang kali kita minta dia (menteri dari PKS) mundur atau menolak kalau dia tidak mau melakukan itu, tentu kembali lagi ke ketua koalisi," tuntasnya.
Dikatakan dia, Partai Demokrat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan posisi partai koalisi. Itu merupakan hak SBY sebagai pimpinan Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Kurang tepat kalau dikatakan Partai Demokrat, semua terpulang kepada ketua koalisi (SBY)," kata Amir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2013).
Amir juga melanjutkan, dengan penolakan partai besutan Anis Matta itu terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) PD tidak akan mendesak SBY untuk mengambil langkah tegas terhadap
"Soal posisi PKS tentunya kita serahkan kepada ketua koalisi," katanya lagi.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) ini berpendapat, PD tidak akan berkomentar soal keberadaan menteri PKS dikoalisi. Pasalnya, berulang kali mereka nyatakan pendapat tetapi tidak ada yang diikuti.
"Sekarang walaupun berulang kali kita minta dia (menteri dari PKS) mundur atau menolak kalau dia tidak mau melakukan itu, tentu kembali lagi ke ketua koalisi," tuntasnya.
(kri)
