Demi konstituen, PKS tolak kenaikan harga BBM
Selasa, 18 Juni 2013 - 01:01 WIB
Demi konstituen, PKS tolak kenaikan harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) satu-satunya partai koalisi yang menolak kenaikan harga BBM dengan tidak menyetujui RAPBN 2013.
Padahal, semua parpol koalisi konsisten ikut mendukung rencana kenaikan harga BBM dan kompensasi BLSM yang sudah dipaketkan dalam RAPBN P itu. Penolakan PKS inipun menjadi kontroversi.
Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim membantah jika penolakan mereka itu sebagai cara untuk menarik simpati masyarakat partai berlambang padi dan bulan sabit tersebut.
"Saya kira tidak demikian, kami disumpah untuk memperjuangkan kosntituen kami, terlepas apa hasilnya itu merupakan proses demokrasi dan telah dilakukan di DPR ini dan keputusan diambil kita hargai," kata Hakim di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Seperti diketahui, dalam rapat paripurna DPR RI mengenai RUU APBNP 2013 yang salah satunya membahas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, akhirnya mengambil opsi voting.
Dalam voting itu, 338 menerima RAPBNP, dan 181 menolak. Semua parpol koalisi selain PKS menerima, ditambah Partai Gerindra juga menyatakan menerima RAPBNP menjadi Undang-Undang. Sedangkan, PKS, PDIP dan Hanura menolak.
Padahal, semua parpol koalisi konsisten ikut mendukung rencana kenaikan harga BBM dan kompensasi BLSM yang sudah dipaketkan dalam RAPBN P itu. Penolakan PKS inipun menjadi kontroversi.
Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim membantah jika penolakan mereka itu sebagai cara untuk menarik simpati masyarakat partai berlambang padi dan bulan sabit tersebut.
"Saya kira tidak demikian, kami disumpah untuk memperjuangkan kosntituen kami, terlepas apa hasilnya itu merupakan proses demokrasi dan telah dilakukan di DPR ini dan keputusan diambil kita hargai," kata Hakim di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Seperti diketahui, dalam rapat paripurna DPR RI mengenai RUU APBNP 2013 yang salah satunya membahas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, akhirnya mengambil opsi voting.
Dalam voting itu, 338 menerima RAPBNP, dan 181 menolak. Semua parpol koalisi selain PKS menerima, ditambah Partai Gerindra juga menyatakan menerima RAPBNP menjadi Undang-Undang. Sedangkan, PKS, PDIP dan Hanura menolak.
(lns)
