Syarief Hasan: PKS enggak usah dipikirin
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Syarief Hasan menuturkan, lebih baik memikirkan bagaimana subsidi bisa tepat pada sasaran, ketimbang memikirkan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi.
Seperti diketahui, hanya PKS sebagai partai koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kita enggak usah pikirkan PKS dulu, kita pikirkan bagaimana agar subsidi ini bagus untuk rakyat," kata Syarief di halaman Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013).
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini menjelaskan, membahas nasib PKS di koalisi partai pendukung pemerintah bukanlah hal yang utama saat ini. "Nanti lah, itu prioritas sekian. Kalau Setgab (Sekretariat Gabungan) kan ada enam, kalau satu tidak bersama kita, tidak terlalu pengaruh," ungkapnya.
Sebelumnya, pihak Istana cukup gerah dengan pernyataan Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid, yang intinya mempersilakan Presiden SBY apabila akan memecat tiga menteri dari PKS.
"Ini cukup membingungkan. Apakah mereka lupa bahwa nama ketiga menteri tersebut, PKS sendiri yang mengusulkan? Sedangkan sebagai Presiden, SBY tidak pernah membedakan atau mempermasalahkan lagi dari mana dan partai apa seorang menteri berasal," kata Staf Khusus Presiden Heru Lelono dalam pesan singkatnya kepada wartawan.
Bahkan sebaliknya, menurut Heru, seluruh anggota kabinet diperlakukan SBY sebagai sebuah tim. Karena memang setelah duduk di dalam kabinet, tidak boleh lagi anggota kabinet tersebut hanya bekerja untuk kelompoknya, apalagi partainya, kecuali untuk seluruh rakyat.
"Jauh lebih beretika dan berpolitik benar, apabila ketiga menteri tersebut sudah tidak dianggap sejalan dengan garis partai, maka logikanya partai itu yang memecatnya dari keanggotaan partai," tegasnya.
Seperti diketahui, hanya PKS sebagai partai koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kita enggak usah pikirkan PKS dulu, kita pikirkan bagaimana agar subsidi ini bagus untuk rakyat," kata Syarief di halaman Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013).
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini menjelaskan, membahas nasib PKS di koalisi partai pendukung pemerintah bukanlah hal yang utama saat ini. "Nanti lah, itu prioritas sekian. Kalau Setgab (Sekretariat Gabungan) kan ada enam, kalau satu tidak bersama kita, tidak terlalu pengaruh," ungkapnya.
Sebelumnya, pihak Istana cukup gerah dengan pernyataan Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid, yang intinya mempersilakan Presiden SBY apabila akan memecat tiga menteri dari PKS.
"Ini cukup membingungkan. Apakah mereka lupa bahwa nama ketiga menteri tersebut, PKS sendiri yang mengusulkan? Sedangkan sebagai Presiden, SBY tidak pernah membedakan atau mempermasalahkan lagi dari mana dan partai apa seorang menteri berasal," kata Staf Khusus Presiden Heru Lelono dalam pesan singkatnya kepada wartawan.
Bahkan sebaliknya, menurut Heru, seluruh anggota kabinet diperlakukan SBY sebagai sebuah tim. Karena memang setelah duduk di dalam kabinet, tidak boleh lagi anggota kabinet tersebut hanya bekerja untuk kelompoknya, apalagi partainya, kecuali untuk seluruh rakyat.
"Jauh lebih beretika dan berpolitik benar, apabila ketiga menteri tersebut sudah tidak dianggap sejalan dengan garis partai, maka logikanya partai itu yang memecatnya dari keanggotaan partai," tegasnya.
(maf)