Tolak kenaikan harga BBM, PKS tawarkan alternatif
Senin, 17 Juni 2013 - 09:34 WIB
Tolak kenaikan harga BBM, PKS tawarkan alternatif
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengungkapkan menjelang sidang paripurna terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, partainya tetap mengajukan langkah alternatif agar hal itu tidak terjadi.
"Ya perbedaan, asumsi dasar kalau (pemerintah) ada kenaikan, kami tidak ada kenaikan," kata Sohibul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Lanjut dia, dalam sikap alternatif yang nanti akan ditawarkan dalam sidang paripurna sudah menyangkut penanggulangan kemiskinan tanpa harus mencairkan dana kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
"Dalam postur kami sebetulnya ada cadangan untuk mengantisipasi kemiskinan yang terjadi akibat isu BBM ini."
"Jadi artinya di dalam alternatif postur yang kami miliki, persoalan penanggulangan kemiskinan (sudah ada), sekarang belum naik saja sudah ada pengaruh (harga kebutuhan naik)," jelasnya.
Wakil Ketua DPR RI ini enggan membeberkan langkah alternatif apa yang akan ditawarkan dalam sidang Paripurna nantinya. "Nanti dibacakan, tetapi asumsi dasar berbeda dengan pemerintah," katanya.
Ia pun menerangkan, jika cara alternatif ini tidak melanggar undang-undang mengenai kewenangan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Memang diusulkan RAPBN oleh pemerintah tetapi dalam pembahasan bisa (alternatif), bentuknya usulan," tuntasnya.
"Ya perbedaan, asumsi dasar kalau (pemerintah) ada kenaikan, kami tidak ada kenaikan," kata Sohibul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Lanjut dia, dalam sikap alternatif yang nanti akan ditawarkan dalam sidang paripurna sudah menyangkut penanggulangan kemiskinan tanpa harus mencairkan dana kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
"Dalam postur kami sebetulnya ada cadangan untuk mengantisipasi kemiskinan yang terjadi akibat isu BBM ini."
"Jadi artinya di dalam alternatif postur yang kami miliki, persoalan penanggulangan kemiskinan (sudah ada), sekarang belum naik saja sudah ada pengaruh (harga kebutuhan naik)," jelasnya.
Wakil Ketua DPR RI ini enggan membeberkan langkah alternatif apa yang akan ditawarkan dalam sidang Paripurna nantinya. "Nanti dibacakan, tetapi asumsi dasar berbeda dengan pemerintah," katanya.
Ia pun menerangkan, jika cara alternatif ini tidak melanggar undang-undang mengenai kewenangan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Memang diusulkan RAPBN oleh pemerintah tetapi dalam pembahasan bisa (alternatif), bentuknya usulan," tuntasnya.
(kri)
