Koalisi SBY-Boediono tak ideal

Sindonews.com - Sikap perbedaan pendapat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan pemerintah mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tak sepenuhnya dapat disalahkan.

Hal itu disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bahtiar Effendi.

Menurutnya, dengan menganut sistem presidensial maka seharusnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak wajib memiliki anggota koalisi, itu berbanding terbalik jika menggunakan pola parlementer.

"Koalisi kaya begini problematis, kalau presidensial tidak ada koalisi, kalau parlementer baru. Karena pengaturan ini tidak lazim," kata Bahtiar, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Namun kata dia, dengan cara yang sudah dijalankan maka langkah yang bisa ditempuh SBY-Boediono sebagai pemerintah sekaligus pemimpin koalisi adalah bersikap tegas atas perbedaan pendapat dengan PKS.

"Soal kabinet, ini kan semua politik. Kenapa tidak dipecat hanya menyindir, kalau saya jadi presiden, PKS mengganggu (koalisi) saya reshuffle (menteri PKS)," terangnya.

Sementara itu, menurutnya, sikap perbedaan yang dilakukan PKS dengan pemerintah saat ini lebih kepada mengalihkan perhatian dari masalah yang menimpa partai besutan Anis Matta tersebut.

"Begini, menaikkan harga minyak tidak populer, PKS juga sedang ada masalah makanya dia harus melakukan sesuatu, saya kira penolakan PKS ada unsur bahwa partai ini butuh perhatian pada publik," tuntasnya.