Tolak BBM naik, kader PKS siap potong gaji
Minggu, 16 Juni 2013 - 17:09 WIB
Tolak BBM naik, kader PKS siap potong gaji
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra siap potong gaji, jika pemotongan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kata Indra, penghematan APBN tidak harus dengan menaikkan BBM bersubsidi. Bisa juga dengan melakukan pemotongan gaji anggota dewan, sebagai cara untuk menghemat anggaran.
"Kalau memang APBN kita harus dihemat, maka seharusnya anggaran para pejabat yang dipotong. Bukan yang untuk kebutuhan mendasar rakyat," kata Indra melalui pesan singkatnya, Minggu (16/6/2013).
Lebih lanjut, dia menegaskan, dirinya siap untuk dipotong gaji apabila hal itu diperlukan. "Apabila APBN kita benar-benar krisis, saya siap untuk menghibahkan atau memotong gaji saya untuk negara. Seharusnya, ketauladanan seperti ini yang diserukan SBY untuk seluruh pejabat," sambungnya.
Menurut Indra, dengan kenaikan BBM bersubsidi, maka semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Pasalnya kenaikan itu akan diikuti dengan melonjaknya harga kebutuhan lainnya. Harga BBM bersubsidi, sambungnya, tidak harus naik jika pemerintah mampu menyelesaikan beberapa persoalan mengenai BBM di tanah air.
"Adanya mafia BBM yang menyelundupkan BBM kepada pihak asing dan juga banyaknya penyimpangan BBM bersubsidi yaitu dengan dijual kepada perusahaan-perusahaan tambang, pabrik-pabrik," terangnya.
Ditambahkan, dirinya tidak yakin pemerintah tidak tahu dengan persoalan yang sebenarnya terjadi. "Saya jadi bingung, apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atas penyelundupan dan penyimpangan tersebut. Seharusnya hal ini yang ditindak dan diberantas," tegasnya.
Mantan Anggota Komisi III DPR ini juga menilai, pemerintah gagal menyediakan transportasi massal sehingga penggunaan bahan bakar tanah air membengkak.
"Pemerintah lalai dan gagal menyediakan transportasi massal yang baik. Kemacetan yang sudah sangat parah terjadi di kota-kota besar merupakan penyumbang signifikan dalam besarnya konsumsi BBM. "Pengadaan dan penggunaan sumber energi alternatif hanya menjadi kampanye kosong sejak awal tahun 2000 lalu," tutupnya.
Kata Indra, penghematan APBN tidak harus dengan menaikkan BBM bersubsidi. Bisa juga dengan melakukan pemotongan gaji anggota dewan, sebagai cara untuk menghemat anggaran.
"Kalau memang APBN kita harus dihemat, maka seharusnya anggaran para pejabat yang dipotong. Bukan yang untuk kebutuhan mendasar rakyat," kata Indra melalui pesan singkatnya, Minggu (16/6/2013).
Lebih lanjut, dia menegaskan, dirinya siap untuk dipotong gaji apabila hal itu diperlukan. "Apabila APBN kita benar-benar krisis, saya siap untuk menghibahkan atau memotong gaji saya untuk negara. Seharusnya, ketauladanan seperti ini yang diserukan SBY untuk seluruh pejabat," sambungnya.
Menurut Indra, dengan kenaikan BBM bersubsidi, maka semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Pasalnya kenaikan itu akan diikuti dengan melonjaknya harga kebutuhan lainnya. Harga BBM bersubsidi, sambungnya, tidak harus naik jika pemerintah mampu menyelesaikan beberapa persoalan mengenai BBM di tanah air.
"Adanya mafia BBM yang menyelundupkan BBM kepada pihak asing dan juga banyaknya penyimpangan BBM bersubsidi yaitu dengan dijual kepada perusahaan-perusahaan tambang, pabrik-pabrik," terangnya.
Ditambahkan, dirinya tidak yakin pemerintah tidak tahu dengan persoalan yang sebenarnya terjadi. "Saya jadi bingung, apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atas penyelundupan dan penyimpangan tersebut. Seharusnya hal ini yang ditindak dan diberantas," tegasnya.
Mantan Anggota Komisi III DPR ini juga menilai, pemerintah gagal menyediakan transportasi massal sehingga penggunaan bahan bakar tanah air membengkak.
"Pemerintah lalai dan gagal menyediakan transportasi massal yang baik. Kemacetan yang sudah sangat parah terjadi di kota-kota besar merupakan penyumbang signifikan dalam besarnya konsumsi BBM. "Pengadaan dan penggunaan sumber energi alternatif hanya menjadi kampanye kosong sejak awal tahun 2000 lalu," tutupnya.
(san)
