BLSM dinilai bentuk sogokan Pemerintah untuk rakyat
Minggu, 16 Juni 2013 - 14:42 WIB
BLSM dinilai bentuk sogokan Pemerintah untuk rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diberikan Pemerintah kepada rakyat miskin terus menuai pro dan kontra.
Aktivis Petisi 28, Haris Rusly menilai jika kebijakan itu merupakan sikap pemerintah untuk merendam amarah rakyat atas kenaikan harga BBM bersubsidi.
"BLSM pertama untuk melakukan sogokan ekonomi untuk meredam kemarahan atas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi," kata Haris, di Pondok Penus, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).
Ia pun menolak kebijakan yang akan dikucurkan pemerintah selama empat bulan itu. Menurutnya, alasan lain penolakan lantaran program BLSM akan menguntungkan Partai Demokrat (PD) sebagai partai penguasa.
"Menyelamatkan Partai Demokrat dari kebangkrutan politik agar terpilih lagi," cetusnya.
Terakhir, menurutnya, pemberian BLSM yang bersifat sementara merupakan sikap pemerintah dalam mengesampingkan kesejahteraan masyarakat yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Terkait kebijakan terhadap BLSM kami menilai kebijakan pemerintah dalam hal ini memposisikan sebagai pihak lain yang mengkasihani rakyat. Padahal, Pemerintahan SBY itu dipilih rakyat dan konstitusional tanggung jawab kepada rakyat, sebagaimana mereka harus melaksanakan kesejahteraan umum. Sehingga BLSM bukan untuk menolong rakyat sementara," tuntasnya.
Aktivis Petisi 28, Haris Rusly menilai jika kebijakan itu merupakan sikap pemerintah untuk merendam amarah rakyat atas kenaikan harga BBM bersubsidi.
"BLSM pertama untuk melakukan sogokan ekonomi untuk meredam kemarahan atas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi," kata Haris, di Pondok Penus, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).
Ia pun menolak kebijakan yang akan dikucurkan pemerintah selama empat bulan itu. Menurutnya, alasan lain penolakan lantaran program BLSM akan menguntungkan Partai Demokrat (PD) sebagai partai penguasa.
"Menyelamatkan Partai Demokrat dari kebangkrutan politik agar terpilih lagi," cetusnya.
Terakhir, menurutnya, pemberian BLSM yang bersifat sementara merupakan sikap pemerintah dalam mengesampingkan kesejahteraan masyarakat yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Terkait kebijakan terhadap BLSM kami menilai kebijakan pemerintah dalam hal ini memposisikan sebagai pihak lain yang mengkasihani rakyat. Padahal, Pemerintahan SBY itu dipilih rakyat dan konstitusional tanggung jawab kepada rakyat, sebagaimana mereka harus melaksanakan kesejahteraan umum. Sehingga BLSM bukan untuk menolong rakyat sementara," tuntasnya.
(rsa)
