SBY-Boediono dinilai adopsi kebijakan liberalistik

Sindonews.com - Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digadang-gadangkan Pemerintah saat ini dinilai sebagai langkah tak populis. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung terhadap mayoritas rakyat Indonesia karena berkaitan dengan harga-harga kebutuhan pokok.

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, kenaikan harga BBM merupakan bentuk representasi buruk rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono karena mengadopsi kebijakan ekonomi yang liberalistik.

"Kebijakan ekonomi SBY-Boediono sangat liberalistik dan hanya berpihak kepada para pemilik modal (asing). Maka itu, SBY-Boediono telah dzalim, makanya harus dilawan. Apalagi alasannya untuk itu (menaikkan harga BBM) sangat manipulatif (bohong)," jelas Adhie Massardi dalam siaran persnya di Pondok Penus Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Adhie menuding, SBY hanya seolah-olah menyelamatkan APBN, meluruskan struktur subsidi dan mengalihkannya untuk kepentingan rakyat, padahal semua itu dinilainya jauh panggang dari api.

"Dengan menggunakan uang rakyat, pemerintah SBY-Boediono juga telah menebar iklan sosialisasi rencana kenaikan harga BBM di sejumlah media massa, terutama TV yang menyesatkan rakyat. Patut dikutuk dan disesalkan. Dalam iklan tersebut, Pemerintah SBY-Boediono menggunakan teori Marx-Angel: mempertentangkan kelas sosial (kaya-miskin) sehingga menebar rasa permusuhan di antara warga bangsa," paparnya.

Maka itu, Adhie-pun mengajak seluruh elemen Mahasiswa, pergerakan dan masyarakat untuk melawan rencana Pemerintahan SBY-Boediono tersebut.