Sanksi buat PKS harus berasal dari publik
Sabtu, 15 Juni 2013 - 08:03 WIB
Sanksi buat PKS harus berasal dari publik
A
A
A
Sindonews.com - Beradar kabar, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono akan dicopot dari jabatannya. Hal itu dinilai sebagai sanksi kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, tak penting apakah pencopotan satu menteri atau ketiga menteri dari PKS yang ada kabinet sebagai bentuk sanksi yang diberikan Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) kepada partai berbasis Islam ini.
"Enggak penting memecat satu atau semua menteri PKS. Ini soal strategi politik jangka pendek semata," ujarnya melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Jumat (14/6/2013) malam.
Menurutnya, sanksi yang tepat buat PKS bukan datang dari SBY sebagai Ketua Setgab, melainkan sanksi yang datang dari masyarakat. Sebagai bentuk hukuman karena PKS tidak memegang teguh komitmen dan etika dalam berpolitik.
"Sanksi buat PKS harus berasal dari publik. Dengan tidak memilih mereka lagi di Pemilu 2014," tandas pria yang juga menjadi dosen di Universitas Paramadina ini.
Artinya, kata Muradi, apa yang dilakukan SBY dan Setgab sudah benar dengan membiarkan dan mengabaikan PKS dengan segala manuver politiknya. Agar, PKS tidak diuntungkan dengan kebijakan yang SBY dan partai pendukung koalisi buat.
"PKS picik dengan apa yang sudah meraka dapatkan dan berupaya mengambil yang bukan haknya dalam menyikapi dan mengkritisi kebijakan yang seharusnya mereka dukung sebagai bagian dari koalisi," pungkasnya.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, tak penting apakah pencopotan satu menteri atau ketiga menteri dari PKS yang ada kabinet sebagai bentuk sanksi yang diberikan Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) kepada partai berbasis Islam ini.
"Enggak penting memecat satu atau semua menteri PKS. Ini soal strategi politik jangka pendek semata," ujarnya melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Jumat (14/6/2013) malam.
Menurutnya, sanksi yang tepat buat PKS bukan datang dari SBY sebagai Ketua Setgab, melainkan sanksi yang datang dari masyarakat. Sebagai bentuk hukuman karena PKS tidak memegang teguh komitmen dan etika dalam berpolitik.
"Sanksi buat PKS harus berasal dari publik. Dengan tidak memilih mereka lagi di Pemilu 2014," tandas pria yang juga menjadi dosen di Universitas Paramadina ini.
Artinya, kata Muradi, apa yang dilakukan SBY dan Setgab sudah benar dengan membiarkan dan mengabaikan PKS dengan segala manuver politiknya. Agar, PKS tidak diuntungkan dengan kebijakan yang SBY dan partai pendukung koalisi buat.
"PKS picik dengan apa yang sudah meraka dapatkan dan berupaya mengambil yang bukan haknya dalam menyikapi dan mengkritisi kebijakan yang seharusnya mereka dukung sebagai bagian dari koalisi," pungkasnya.
(kri)
