Demokrat: PKS menzalimi diri sendiri
Jum'at, 14 Juni 2013 - 17:38 WIB
Demokrat: PKS menzalimi diri sendiri
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat (PD), Saan Mustopa menilai langkah yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di dalam koalisi merupakan sikap menzalimi diri sendiri.
Saan meyakini, apa yang dilakukan PKS dengan menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) namun tetap berada di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) salah satu cara untuk melakukan pengalihan isu.
"Ini bisa jadi dari strategi PKS untuk alihkan isu. Dia punya masalah yang membebani partainya. Tidak ada kekhawatiran menzalimi, justru PKS menzalimi PKS," kata Saan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Dia melanjutkan, apa yang dilakukan partai pimpinan Anis Matta ini bagian dari upaya untuk meraih keuntungan dengan berada di dalam koalisi tetapi mendapat simpati publik
"Tafsirnya sama, tidak sepaham dengan koalisi silakan keluar. Dia mungkin pengen ada di koalisi, tapi bersikap oposisi ingin dapat keduanya," tukas Saan.
Menurutnya, publik diyakini akan melihat motivasi di balik sikap yang diambil PKS ini. Apakah hanya sebagai pengalihan isu atau manuver politik, publik lebih cerdas meresponnya.
"Dia itu mengakal-akalin saja, logikannya enggak ada. Ngakal-ngakalin code of conduct. Harusnya otomatis mundur kalau tidak sejalan," imbuhnya.
Sebelumnya, secara bulat PKS menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kini tengah digodok pemerintah, keputusan ini merupakan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
Meski menolak, PKS lebih memilih untuk menyerahkan nasib mereka beserta tiga menterinya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Saan meyakini, apa yang dilakukan PKS dengan menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) namun tetap berada di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) salah satu cara untuk melakukan pengalihan isu.
"Ini bisa jadi dari strategi PKS untuk alihkan isu. Dia punya masalah yang membebani partainya. Tidak ada kekhawatiran menzalimi, justru PKS menzalimi PKS," kata Saan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Dia melanjutkan, apa yang dilakukan partai pimpinan Anis Matta ini bagian dari upaya untuk meraih keuntungan dengan berada di dalam koalisi tetapi mendapat simpati publik
"Tafsirnya sama, tidak sepaham dengan koalisi silakan keluar. Dia mungkin pengen ada di koalisi, tapi bersikap oposisi ingin dapat keduanya," tukas Saan.
Menurutnya, publik diyakini akan melihat motivasi di balik sikap yang diambil PKS ini. Apakah hanya sebagai pengalihan isu atau manuver politik, publik lebih cerdas meresponnya.
"Dia itu mengakal-akalin saja, logikannya enggak ada. Ngakal-ngakalin code of conduct. Harusnya otomatis mundur kalau tidak sejalan," imbuhnya.
Sebelumnya, secara bulat PKS menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kini tengah digodok pemerintah, keputusan ini merupakan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
Meski menolak, PKS lebih memilih untuk menyerahkan nasib mereka beserta tiga menterinya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
(lns)
