PKS sebut ada menterinya yang ditawari pindah partai
Kamis, 13 Juni 2013 - 15:32 WIB
PKS sebut ada menterinya yang ditawari pindah partai
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebutkan, jika salah satu dari tiga menteri mereka di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II ada yang ditawari pindah partai.
"Saya sudah ada (informasi) bahwa salah satu menteri (dari PKS), sudah ada iming-iming diberi KTA (Kartu Tanda Anggota)," kata Ketua Fraksi PKS (F-PKS) DPR, Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2013).
Mendengar kabar itu, dirinya pun menegaskan, jika kader dari partai pimpinan Anis Matta ini tidak gila jabatan sehingga harus berganti kostum untuk tetap duduk sebagai menteri.
"Saya ingin tegaskan kader-kader PKS tidak gila jabatan, tidak takut kehilangan jabatan, tidak akan mengkhianati partai untuk mendapat jabatan. Kami yakin kawan-kawan kami tidak akakan meninggalkan PKS untuk dapat jabatan," tegasnya.
Ia mengaku, heran mengapa ada partai yang harus memaksakan menteri mereka bertahan hingga langsung menawarkan KTA agar yang bersangkutan tidak didepak dari koalisi. "Kalau kita seorang demokrat, beda pendapat itu biasa. Itu mengajarkan etika politik yang kurang baik," tandasnya.
"Saya sudah ada (informasi) bahwa salah satu menteri (dari PKS), sudah ada iming-iming diberi KTA (Kartu Tanda Anggota)," kata Ketua Fraksi PKS (F-PKS) DPR, Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2013).
Mendengar kabar itu, dirinya pun menegaskan, jika kader dari partai pimpinan Anis Matta ini tidak gila jabatan sehingga harus berganti kostum untuk tetap duduk sebagai menteri.
"Saya ingin tegaskan kader-kader PKS tidak gila jabatan, tidak takut kehilangan jabatan, tidak akan mengkhianati partai untuk mendapat jabatan. Kami yakin kawan-kawan kami tidak akakan meninggalkan PKS untuk dapat jabatan," tegasnya.
Ia mengaku, heran mengapa ada partai yang harus memaksakan menteri mereka bertahan hingga langsung menawarkan KTA agar yang bersangkutan tidak didepak dari koalisi. "Kalau kita seorang demokrat, beda pendapat itu biasa. Itu mengajarkan etika politik yang kurang baik," tandasnya.
(mhd)
