Tolak harga BBM, PKS kembalikan nasibnya ke SBY
Kamis, 13 Juni 2013 - 15:03 WIB
Tolak harga BBM, PKS kembalikan nasibnya ke SBY
A
A
A
Sindonews.com - Secara bulat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyatakan sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sikap ini tentu tak sejalan dengan keinginan pemerintah.
PKS menyerahkan nasib partainya dan tiga menterinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.
Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, PKS memahami butir-butir perjanjian yang tertuang dalam tata etika atau code of conduct yang telah disepakati bersama antara SBY-Boediono dengan enam partai politik anggota koalisi, termasuk mengenai keberadaan mereka beserta menterinya di dalam koalisi.
"Masalah keberadan para menteri di kabinet, kami membaca dan memenuhi code of conduct itu," kata Hidayat di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Menurutnya, dalam poin 5 dari code of conduct tidak disebutkan jika partai koalisi tidak sejalan dengan pemerintah maka wajib mengundurkan diri dan menarik menterinya dari kabinet.
"Di situ disebutkan ada tiga (kesepakatan), bila tidak sepakat maka mereka bisa mengundurkan diri dari koalisi atau kemudian koalisinya dianggap otomatis berhenti dan presiden akan mengambil sikap prerogatif," terang Hidayat.
PKS menilai, kata Hidyat, SBY-Boediono lah yang harusnya mengambil sikap tegas sebagaimana tertulis dalam code of conduct. Jika SBY-Boediono tidak bersikap tegas terhadap PKS, lanjut Hidayat, maka tidak ada kewajiban bagi PKS untuk mengundurkan diri dari koalisi serta menarik tiga menterinya dari Kabinet Indonesia Bersatu II secara suka rela.
"Terkait keberadan menteri dalam koalisi, karenanya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya itu," tegas dia.
PKS sejauh ini tak memiliki keinginan untuk hengkang dari koalisi dan menarik posisi tiga menterinya. "Dalam code of conduct tidak ada kata-kata partai menarik menterinya dari koalisi, kalau kita sesuai maka tidak usah PKS disuruh menarik menterinya," jelasnya.
Hidayat juga menjelaskan, jika seluruh anggota koalisi memahami code of conduct maka tidak ada kegaduhan politik dalam menyikapi setiap kebijakan.
"Kalau code of conduct digunakan semua maka tidak ada kegaduhan di publik tidak ada saling serang dan mendiskreditkan. Fokus bekerja pada tugas koalisi," pungkasnya.
PKS menyerahkan nasib partainya dan tiga menterinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.
Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, PKS memahami butir-butir perjanjian yang tertuang dalam tata etika atau code of conduct yang telah disepakati bersama antara SBY-Boediono dengan enam partai politik anggota koalisi, termasuk mengenai keberadaan mereka beserta menterinya di dalam koalisi.
"Masalah keberadan para menteri di kabinet, kami membaca dan memenuhi code of conduct itu," kata Hidayat di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Menurutnya, dalam poin 5 dari code of conduct tidak disebutkan jika partai koalisi tidak sejalan dengan pemerintah maka wajib mengundurkan diri dan menarik menterinya dari kabinet.
"Di situ disebutkan ada tiga (kesepakatan), bila tidak sepakat maka mereka bisa mengundurkan diri dari koalisi atau kemudian koalisinya dianggap otomatis berhenti dan presiden akan mengambil sikap prerogatif," terang Hidayat.
PKS menilai, kata Hidyat, SBY-Boediono lah yang harusnya mengambil sikap tegas sebagaimana tertulis dalam code of conduct. Jika SBY-Boediono tidak bersikap tegas terhadap PKS, lanjut Hidayat, maka tidak ada kewajiban bagi PKS untuk mengundurkan diri dari koalisi serta menarik tiga menterinya dari Kabinet Indonesia Bersatu II secara suka rela.
"Terkait keberadan menteri dalam koalisi, karenanya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya itu," tegas dia.
PKS sejauh ini tak memiliki keinginan untuk hengkang dari koalisi dan menarik posisi tiga menterinya. "Dalam code of conduct tidak ada kata-kata partai menarik menterinya dari koalisi, kalau kita sesuai maka tidak usah PKS disuruh menarik menterinya," jelasnya.
Hidayat juga menjelaskan, jika seluruh anggota koalisi memahami code of conduct maka tidak ada kegaduhan politik dalam menyikapi setiap kebijakan.
"Kalau code of conduct digunakan semua maka tidak ada kegaduhan di publik tidak ada saling serang dan mendiskreditkan. Fokus bekerja pada tugas koalisi," pungkasnya.
(lal)
