Secara politik, posisi PKS tak menguntungkan
Kamis, 13 Juni 2013 - 09:32 WIB
Secara politik, posisi PKS tak menguntungkan
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto mengatakan, secara politik memang posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kurang menguntungkan.
Hal itu terjadi, karena hanya PKS, satu-satunya partai koalisi pemerintahan yang menolak wacana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Alhasil, dengan manuver PKS ini, hampir semua partai koalisi menghujat manuver PKS itu.
"Jelas, saat ini PKS dalam kondisi politik yang tidak menguntungkan," ucap Sugiyanto saat dihubungi Sindonews, Kamis (13/6/2013).
Namun, sambung Sugiyanto, jika berbicara di kalangan publik terkait BBM ini, sebagian besar mendukung manuver PKS yang menyatakan menolak jika harga BBM dinaikkan. "Karena kalau dilakukan polling, masyarakat sepakat dengan PKS. Sebagian besar masyarakat tidak mau BBM naik," pungkasnya.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah mengaku mendapatkan bocoran, bahwa PKS telah dikeluarkan dari koalisi di Setgab. Menurut Fahri, informasi itu didapatkan dari salah seorang menteri dari PKS melalui sumber dari istana pada pertengahan pekan lalu.
"Apa yang terjadi dalam pekan-pekan ini. Jadi memang pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi atau Setgab," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juni 2013.
Masih dari bocoran itu, lanjut Fahri, Presiden SBY akan mengirimkan surat resmi pemberhentian PKS dari koalisi. "Presiden SBY akan menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu. Itu kira-kira pertengahan pekan lalu," tukasnya.
"Mereka janjinya kasih suratnya hari Sabtu. Nah sampai hari Senin malam, surat itu kami tidak terima," sambungnya.
Hal itu terjadi, karena hanya PKS, satu-satunya partai koalisi pemerintahan yang menolak wacana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Alhasil, dengan manuver PKS ini, hampir semua partai koalisi menghujat manuver PKS itu.
"Jelas, saat ini PKS dalam kondisi politik yang tidak menguntungkan," ucap Sugiyanto saat dihubungi Sindonews, Kamis (13/6/2013).
Namun, sambung Sugiyanto, jika berbicara di kalangan publik terkait BBM ini, sebagian besar mendukung manuver PKS yang menyatakan menolak jika harga BBM dinaikkan. "Karena kalau dilakukan polling, masyarakat sepakat dengan PKS. Sebagian besar masyarakat tidak mau BBM naik," pungkasnya.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah mengaku mendapatkan bocoran, bahwa PKS telah dikeluarkan dari koalisi di Setgab. Menurut Fahri, informasi itu didapatkan dari salah seorang menteri dari PKS melalui sumber dari istana pada pertengahan pekan lalu.
"Apa yang terjadi dalam pekan-pekan ini. Jadi memang pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi atau Setgab," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juni 2013.
Masih dari bocoran itu, lanjut Fahri, Presiden SBY akan mengirimkan surat resmi pemberhentian PKS dari koalisi. "Presiden SBY akan menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu. Itu kira-kira pertengahan pekan lalu," tukasnya.
"Mereka janjinya kasih suratnya hari Sabtu. Nah sampai hari Senin malam, surat itu kami tidak terima," sambungnya.
(maf)
