Menakertrans harus ubah manajemen layanan TKI
Rabu, 12 Juni 2013 - 16:06 WIB
Menakertrans harus ubah manajemen layanan TKI
A
A
A
Sindonews.com - Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri seperti tidak ada habisnya. Paling baru, pembakaran kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah, Arab Saudi.
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, persoalan TKI terus saja terjadi berulang-ulang karena tidak adanya perubahan di sistem menajemen, sehingga pelayanan masih minim.
"Kita (manajemen) di luar negeri itu sangat minim sekali dan sangat terlambat, seringkali perlindungan juga tidak ada," kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Terkait peristiwa pembakaran di KJRI Jeddah, menurut Pramono, di Arab Saudi memang banyak TKI yang tidak memiliki status karena sulitnya mengurus izin status.
"Maka dengan demikian ini harus menjadi pemerintah kita terutama Menteri Tenaga Kerja untuk memperbaiki menejemen yang ada. Sebab kalu ini dibiarkan maka korban itu makin banyak dan ini mencoreng kita semua karena ini terjadi diluar negeri menunjukan pelayanan atau menejemen yang buruk," tegasnya.
Sulitnya TKI mendapatkan surat izin karena sistem birokrasi yang berlarut-larut sehingga pada akhirnya tidak ada perlindungan bagi TKI itu.
"Ya ini kan terlalu birokrasi yang berlarut-larut, sehingga tidak ada perlindungan bagi warga negara kita terutama tenaga kerja kita yang ada diluar," tukasnya.
"Beda dengan apa yang terjadi di Filipina mereka betul-betul diberikan proteksi kepada Pemerintah, sehingga kalau kita lihat kasus meninggal dunia atau kekerasan terhadap TKI mungkin kita termasuk yang banyak dibandingkan dengan negara-negara lain," tuntasnya.
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, persoalan TKI terus saja terjadi berulang-ulang karena tidak adanya perubahan di sistem menajemen, sehingga pelayanan masih minim.
"Kita (manajemen) di luar negeri itu sangat minim sekali dan sangat terlambat, seringkali perlindungan juga tidak ada," kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Terkait peristiwa pembakaran di KJRI Jeddah, menurut Pramono, di Arab Saudi memang banyak TKI yang tidak memiliki status karena sulitnya mengurus izin status.
"Maka dengan demikian ini harus menjadi pemerintah kita terutama Menteri Tenaga Kerja untuk memperbaiki menejemen yang ada. Sebab kalu ini dibiarkan maka korban itu makin banyak dan ini mencoreng kita semua karena ini terjadi diluar negeri menunjukan pelayanan atau menejemen yang buruk," tegasnya.
Sulitnya TKI mendapatkan surat izin karena sistem birokrasi yang berlarut-larut sehingga pada akhirnya tidak ada perlindungan bagi TKI itu.
"Ya ini kan terlalu birokrasi yang berlarut-larut, sehingga tidak ada perlindungan bagi warga negara kita terutama tenaga kerja kita yang ada diluar," tukasnya.
"Beda dengan apa yang terjadi di Filipina mereka betul-betul diberikan proteksi kepada Pemerintah, sehingga kalau kita lihat kasus meninggal dunia atau kekerasan terhadap TKI mungkin kita termasuk yang banyak dibandingkan dengan negara-negara lain," tuntasnya.
(lns)
