Demokrat: Seluruh anggota Setgab kecewa dengan PKS
Rabu, 12 Juni 2013 - 10:06 WIB
Demokrat: Seluruh anggota Setgab kecewa dengan PKS
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Harian Partai Demokrat (PD), Syarief Hasan mengatakan seluruh anggota koalisi yang tergabung di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai politik pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono kecewa dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebagai salah satu anggota koalisi, seharusnya PKS bisa sejalan dengan pemerintah. "Jika berbeda, ini kan rakyat miskin yang ingin kita lindungi kalau teman-teman PKS berpendapat lain kita sesalkan dan kecewa sekali," kata Syarief Hasan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Ketika ditanya apakah Partai Demokrat tetap menganggap PKS sebagai mitra dari koalisi, Syarief yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM tidak langsung menanggapi. Dia hanya mengatakan, semua anggota Setgab kecewa.
"Yang penting yang jelas semua anggota Setgab sangat kecewa dengan sikap PKS. Kalau kita baca code of conduct itu sudah sangat jelas, silakan (wartawan) baca itu," tukas Syarief.
Syarief pun belum mengetahui langkah ke depan yang akan dilakukan Setgab terkait sikap partai berbasis massa Islam tersebut. "Yah kita lihat perkembangannya nanti," pungkasnya.
PKS hingga kini menjadi partai koalisi yang belum menentukan sikap terhadap wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemberian Bantuan Langsung Sementara (BLSM).
Sementara itu, dalam poin kelima code of conduct yang ditandatangani partai koalisi menyebutkan:
"Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan startegis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet."
Sebagai salah satu anggota koalisi, seharusnya PKS bisa sejalan dengan pemerintah. "Jika berbeda, ini kan rakyat miskin yang ingin kita lindungi kalau teman-teman PKS berpendapat lain kita sesalkan dan kecewa sekali," kata Syarief Hasan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Ketika ditanya apakah Partai Demokrat tetap menganggap PKS sebagai mitra dari koalisi, Syarief yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM tidak langsung menanggapi. Dia hanya mengatakan, semua anggota Setgab kecewa.
"Yang penting yang jelas semua anggota Setgab sangat kecewa dengan sikap PKS. Kalau kita baca code of conduct itu sudah sangat jelas, silakan (wartawan) baca itu," tukas Syarief.
Syarief pun belum mengetahui langkah ke depan yang akan dilakukan Setgab terkait sikap partai berbasis massa Islam tersebut. "Yah kita lihat perkembangannya nanti," pungkasnya.
PKS hingga kini menjadi partai koalisi yang belum menentukan sikap terhadap wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemberian Bantuan Langsung Sementara (BLSM).
Sementara itu, dalam poin kelima code of conduct yang ditandatangani partai koalisi menyebutkan:
"Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan startegis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet."
(lns)
