Banyak penunjukan kepala sekolah dilakukan secara asal
Selasa, 11 Juni 2013 - 16:57 WIB
Banyak penunjukan kepala sekolah dilakukan secara asal
A
A
A
Sindonews.com - Praktek politik yang terjadi di tiap kabupaten/kota, diakui mampu mempengaruhi pemilihan kepala sekolah di sekolah-sekolah setempat.
Untuk meminimalisir kecurangan pemilihan kepala sekolah, dibuatlah Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 yang di dalamnya tercantum grand desain tata cara perekrutan kepala sekolah se-Indonesia.
"Jelas ada standar kelayakan sebelum seorang guru menduduki jabatan kepala sekolah. Penyeleksinya dilakukan oleh Badan Kepala Sekolah (BP2KS). Namun sayangnya sampai saat ini, baru 120 kabupaten/kota yang benar-benar melaksanakan Permendiknas tersebut," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud RI, Syawal Gultom, di Yogyakarta, Selasa (11/6/2013).
Syawal menuturkan, memang banyak kejadian di berbagai daerah, di mana penunjukan kepala sekolah dilakukan secara asal oleh Pemda setempat, dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik). Namun sebenarnya, BP2KS melakukan serangkaian seleksi bagi para calon-calon kepala sekolah. Seleksi meliputi administrasi, akademik dan sikap atau perilaku.
"Setelah proses seleksi, mereka akan dilatih segala hal, tidak hanya masalah administrasi, tapi juga teknis dan pelatihan supervisi. Setelah itu, mereka wajib menjalani proses magang di sekolah tertentu. Jika calon kepala sekolah tersebut bisa diterima oleh lingkungan sekolah, baru bisa dilakukan pengangkatan. Tapi jika tidak, akan dilakukan pelatihan lagi," jelasnya.
Untuk meminimalisir kecurangan pemilihan kepala sekolah, dibuatlah Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 yang di dalamnya tercantum grand desain tata cara perekrutan kepala sekolah se-Indonesia.
"Jelas ada standar kelayakan sebelum seorang guru menduduki jabatan kepala sekolah. Penyeleksinya dilakukan oleh Badan Kepala Sekolah (BP2KS). Namun sayangnya sampai saat ini, baru 120 kabupaten/kota yang benar-benar melaksanakan Permendiknas tersebut," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud RI, Syawal Gultom, di Yogyakarta, Selasa (11/6/2013).
Syawal menuturkan, memang banyak kejadian di berbagai daerah, di mana penunjukan kepala sekolah dilakukan secara asal oleh Pemda setempat, dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik). Namun sebenarnya, BP2KS melakukan serangkaian seleksi bagi para calon-calon kepala sekolah. Seleksi meliputi administrasi, akademik dan sikap atau perilaku.
"Setelah proses seleksi, mereka akan dilatih segala hal, tidak hanya masalah administrasi, tapi juga teknis dan pelatihan supervisi. Setelah itu, mereka wajib menjalani proses magang di sekolah tertentu. Jika calon kepala sekolah tersebut bisa diterima oleh lingkungan sekolah, baru bisa dilakukan pengangkatan. Tapi jika tidak, akan dilakukan pelatihan lagi," jelasnya.
(maf)
