KBRI dan KJRI diminta pantau terus WNI di luar negeri
KBRI dan KJRI diminta pantau terus WNI di luar negeri
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) yang dinilainya bergerak cepat mengendalikan insiden di Jeddah.
Menurutnya, Kemlu telah meningkatkan pelayanan untuk WNI dalam mendapatkan dokumen paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor secara sigap.
"Hari ini sudah diberangkatkan 19 staf plus tiga ahli medis. Ini melengkapi 80 orang staf petugas melayani 50-an ribu WNI yang tengah mengurus dokumen paspor dan SPLP di Jeddah," jelas Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini, Selasa (11/6/2013).
Dari 50-an ribu itu, lanjutnya, 48 ribu di antaranya sudah diproses dokumen untuk memutihkan paspor dan dokumen bermasalah WNI.
"Dari angka itu, info pagi ini, sudah 17.800 dokumen selesai dan paspor atau SPLP sudah diberikan Ke WNI," jelas Wasekjen DPP Partai Demokrat ini.
Dengan jumlah petugas yang ada plus pengiriman tambahan, kapasitas KJRI sudah lebih dari cukup.
Amnesti dari Arab Saudi (untuk semua negara) berlaku 11 Mei - 3 Juli.
Lebih lanjut dia mengatakan, dengan 80 petugas yang ada, sebenarnya sudah bisa melayani 300 ribu WNI, jauh di atas angka 50-an ribu WNI yang mau diurus dokumennya.
Ketika tiap hari yang dilayani lima ribu per hari, maka tidak akan ada masalah. Tapi ketika yang datang mengantre 12 ribuan orang, di situlah akan terjadi masalah.
Isu atau rumor tak bertanggung jawab yang menyebut seolah Minggu kemarin hari terakhir pemutihan, memang membuat panik WNI. Di situ ledakan masalah, karena mendadak ada 12-an ribu warga datang sekaligus.
"Sebagai anggota DPR saya ingin memastikan Kemlu dan jajarannya, mitra Komisi I, sigap dan telaten mengurus warga. Alhamdulillah, bagus," ujar Ramadhan.
Sementara pendirian tenda-tenda di lingkungan KJRI berikut penyediaan makanan, minuman dan tenaga medis selama pelayanan dokumen WNI TKI/TKW, dinilainya sangat manusiawi dan benar-benar membantu.
Pendirian tenda di luar KJRI dihindari karena melanggar aturan dan ketertiban setempat.
"Saya meminta Kemlu, KBRI, KJRII dan semua jajaran terus monitor situasi. Juga saya harapkan selesaikan seluruh 50-an ribu dokumen WNI," imbaunya.
Begitu pula kepada WNI di mana pun berada, yang utamanya bermukim di Arab Saudi diimbau tetap menahan diri dan jangan terpancing isu bohong dan provokatif seolah-olah pemerintah tidak peduli.
"Kami di DPR akan ikut mengawal agar semuanya lancar. Kami dukung Kemlu untuk terus koordinasi interdep yang ada dengan BNP2TKI, Kemenaker, Kemkumham, di mana leading nya tetap Kemlu," pungkan mantan wartawan ini.
Menurutnya, Kemlu telah meningkatkan pelayanan untuk WNI dalam mendapatkan dokumen paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor secara sigap.
"Hari ini sudah diberangkatkan 19 staf plus tiga ahli medis. Ini melengkapi 80 orang staf petugas melayani 50-an ribu WNI yang tengah mengurus dokumen paspor dan SPLP di Jeddah," jelas Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini, Selasa (11/6/2013).
Dari 50-an ribu itu, lanjutnya, 48 ribu di antaranya sudah diproses dokumen untuk memutihkan paspor dan dokumen bermasalah WNI.
"Dari angka itu, info pagi ini, sudah 17.800 dokumen selesai dan paspor atau SPLP sudah diberikan Ke WNI," jelas Wasekjen DPP Partai Demokrat ini.
Dengan jumlah petugas yang ada plus pengiriman tambahan, kapasitas KJRI sudah lebih dari cukup.
Amnesti dari Arab Saudi (untuk semua negara) berlaku 11 Mei - 3 Juli.
Lebih lanjut dia mengatakan, dengan 80 petugas yang ada, sebenarnya sudah bisa melayani 300 ribu WNI, jauh di atas angka 50-an ribu WNI yang mau diurus dokumennya.
Ketika tiap hari yang dilayani lima ribu per hari, maka tidak akan ada masalah. Tapi ketika yang datang mengantre 12 ribuan orang, di situlah akan terjadi masalah.
Isu atau rumor tak bertanggung jawab yang menyebut seolah Minggu kemarin hari terakhir pemutihan, memang membuat panik WNI. Di situ ledakan masalah, karena mendadak ada 12-an ribu warga datang sekaligus.
"Sebagai anggota DPR saya ingin memastikan Kemlu dan jajarannya, mitra Komisi I, sigap dan telaten mengurus warga. Alhamdulillah, bagus," ujar Ramadhan.
Sementara pendirian tenda-tenda di lingkungan KJRI berikut penyediaan makanan, minuman dan tenaga medis selama pelayanan dokumen WNI TKI/TKW, dinilainya sangat manusiawi dan benar-benar membantu.
Pendirian tenda di luar KJRI dihindari karena melanggar aturan dan ketertiban setempat.
"Saya meminta Kemlu, KBRI, KJRII dan semua jajaran terus monitor situasi. Juga saya harapkan selesaikan seluruh 50-an ribu dokumen WNI," imbaunya.
Begitu pula kepada WNI di mana pun berada, yang utamanya bermukim di Arab Saudi diimbau tetap menahan diri dan jangan terpancing isu bohong dan provokatif seolah-olah pemerintah tidak peduli.
"Kami di DPR akan ikut mengawal agar semuanya lancar. Kami dukung Kemlu untuk terus koordinasi interdep yang ada dengan BNP2TKI, Kemenaker, Kemkumham, di mana leading nya tetap Kemlu," pungkan mantan wartawan ini.
(lns)
Explore More