Tak ampuh dikritik, sidang paripurna DPR tetap sepi
Selasa, 11 Juni 2013 - 11:53 WIB
Tak ampuh dikritik, sidang paripurna DPR tetap sepi
A
A
A
Sindonews.com - Meski terus disoroti masalah kehadiran dalam sidang paripurna, masih banyak anggota DPR RI yang tidak mengikuti sidang kali ini.
Seperti pada Sidang Paripurna yang digelar Selasa (11/6/2013), sebanyak 198 anggota dewan tidak hadir. Sementara Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai KEadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman ini sangat penting, setidaknya ada empat agenda.
Pertama, mengenai penyampaian hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012. Kedua, Pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pembentukan kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatra Selatan.
Ketiga, Laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil pembahasal calon anggota BPKN periode 2013-2016, dan pengambilan keputusan. Keempat, Penetapan Badan Wakaf Indonedia (BWI) sebagai pasangan kerja Komisi VIII DPR RI.
Dalam sidang kali ini hanya dihadiri 362 anggota dewan dengan rincian 106 dari Partai Demokrat, 72 anggota Partai Golkar, 63 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan 45 orang dari PKS.
Sementara itu, 32 anggota dari Partai Amanat Nasional (PAN), 21 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 11 anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra 13 orang dan Partai Hanura 10 orang.
Seperti pada Sidang Paripurna yang digelar Selasa (11/6/2013), sebanyak 198 anggota dewan tidak hadir. Sementara Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai KEadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman ini sangat penting, setidaknya ada empat agenda.
Pertama, mengenai penyampaian hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012. Kedua, Pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pembentukan kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatra Selatan.
Ketiga, Laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil pembahasal calon anggota BPKN periode 2013-2016, dan pengambilan keputusan. Keempat, Penetapan Badan Wakaf Indonedia (BWI) sebagai pasangan kerja Komisi VIII DPR RI.
Dalam sidang kali ini hanya dihadiri 362 anggota dewan dengan rincian 106 dari Partai Demokrat, 72 anggota Partai Golkar, 63 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan 45 orang dari PKS.
Sementara itu, 32 anggota dari Partai Amanat Nasional (PAN), 21 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 11 anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra 13 orang dan Partai Hanura 10 orang.
(lal)
