Nasib 3 menteri dari PKS ada di tangan SBY
Jum'at, 07 Juni 2013 - 14:01 WIB
Nasib 3 menteri dari PKS ada di tangan SBY
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai menerapkan politik "dua kaki", karena menolaki rencana kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), namun disatu sisi masih mempertahankan kadernya di kabinet Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Jazuli Juwani menegaskan, masa depan tiga kadernya yang ada di kabinet, nasibnya ditentukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku kepala negara.
"Cabut-mencabut itu kan hak prerogatif Presiden. Bukan pada kuasa PKS. Kalau dicabut menterinya oleh Presiden, ya kami menerima," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2013).
Dia menyebutkan, dari masalah yang ada hanya dua persoalan yang membuat PKS dengan pemerintah berbeda pendapat. Pertama mengenai kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan kasus bailout Bank Century. "Koalisi bukan berarti dilarang mengemukakan perbedaan pendapat," tekasnya.
Sekadar informasi, hingga kini PKS menjadi salah satu partai koalisi yang belum menentukan sikap atas wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan, mereka tak menghadiri rapat Setgab untuk membahas persoalan tersebut.
Tak hanya itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah secara pribadi pernah menyatakan, kalau dirinya berharap agar partainya itu keluar dari koalisi pimpinan SBY.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Jazuli Juwani menegaskan, masa depan tiga kadernya yang ada di kabinet, nasibnya ditentukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku kepala negara.
"Cabut-mencabut itu kan hak prerogatif Presiden. Bukan pada kuasa PKS. Kalau dicabut menterinya oleh Presiden, ya kami menerima," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2013).
Dia menyebutkan, dari masalah yang ada hanya dua persoalan yang membuat PKS dengan pemerintah berbeda pendapat. Pertama mengenai kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan kasus bailout Bank Century. "Koalisi bukan berarti dilarang mengemukakan perbedaan pendapat," tekasnya.
Sekadar informasi, hingga kini PKS menjadi salah satu partai koalisi yang belum menentukan sikap atas wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan, mereka tak menghadiri rapat Setgab untuk membahas persoalan tersebut.
Tak hanya itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah secara pribadi pernah menyatakan, kalau dirinya berharap agar partainya itu keluar dari koalisi pimpinan SBY.
(mhd)
