Demokrat minta PKS hentikan manuver politik harga BBM
Kamis, 06 Juni 2013 - 07:20 WIB
Demokrat minta PKS hentikan manuver politik harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Jelang Pemilu 2014, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diduga sedang menjalankan manuver politik dengan memanfaatkan isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta PKS segera menghentikan manuver politik tersebut.
"Kepentingan politik sesaat yang dimainkan PKS hendaknya segera dihentikan. Kepentingan besar bangsa harus dikedepankan. Apalagi ini sudah keputusan mayoritas koalisi. Janganlah isi BBM berkaki dua," tegas Didi kepada Sindonews, Rabu (5/6/2013).
Jika PKS bersikap tegas, kata dia, seharusnya partai tersebut berani tarik mundur semua menterinya yang ada di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II ini. "Namun kalau tetap PKS mengambil sikap berbeda soal BBM ini. Tentulah harus kesatria. Tarik seluruh menteri dan segera keluar dari koalisi,"
Tidak elok rasanya, kata dia, jika PKS hanya mau ikut kebijakan yang enak saja, yang popular. Sementara kebijakan yang tidak popular dan tidak enak, tidak mau ikut menanggung resiko.
"Kalau benar apa yang dikatakan Menkominfo Tiffatul Sembiring, bisa dianggap sebagai sikap bahwa PKS juga mendukung kebijakan pemerintah soal BBM. Maka bisa diawali dengan niat baik dan kesungguhan dengan segera copot dan lepas spanduk-spanduk tersebut," kata dia.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta PKS segera menghentikan manuver politik tersebut.
"Kepentingan politik sesaat yang dimainkan PKS hendaknya segera dihentikan. Kepentingan besar bangsa harus dikedepankan. Apalagi ini sudah keputusan mayoritas koalisi. Janganlah isi BBM berkaki dua," tegas Didi kepada Sindonews, Rabu (5/6/2013).
Jika PKS bersikap tegas, kata dia, seharusnya partai tersebut berani tarik mundur semua menterinya yang ada di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II ini. "Namun kalau tetap PKS mengambil sikap berbeda soal BBM ini. Tentulah harus kesatria. Tarik seluruh menteri dan segera keluar dari koalisi,"
Tidak elok rasanya, kata dia, jika PKS hanya mau ikut kebijakan yang enak saja, yang popular. Sementara kebijakan yang tidak popular dan tidak enak, tidak mau ikut menanggung resiko.
"Kalau benar apa yang dikatakan Menkominfo Tiffatul Sembiring, bisa dianggap sebagai sikap bahwa PKS juga mendukung kebijakan pemerintah soal BBM. Maka bisa diawali dengan niat baik dan kesungguhan dengan segera copot dan lepas spanduk-spanduk tersebut," kata dia.
(mhd)
