Pemilu 2014, parpol diminta cegah politik uang
Senin, 03 Juni 2013 - 08:30 WIB
Pemilu 2014, parpol diminta cegah politik uang
A
A
A
Sindonews.com - Partai politik (parpol) diminta perketat pengawasan terkait adanya dugaan terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
"Partai sebagai sebagai instrumen demokrasi harus mampu mencegah prilaku politik transaksional," kata Senior Researcher di Founding Fathers House (FFH) Dian Permata kepada Sindonews, Senin (3/6/2013).
Dia menyampaikan, hal tersebut bisa dilakukan dengan kesungguhan parpol jika ingin memberantas praktik pemilihan yang tidak sehat seperti itu. Maka itu, dia menambahkan, jika ada caleg yang terbukti melakukan politik uang segera diberhentikan.
"Caranya dengan memperkuat aturan main ketat tentang politik uang. Seperti memecat kader partai yang kedapatan melakukan hal tersebut," pintanya.
Karena, kata Dian, politik transaksional tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, hal tersebut bia merusak demokrasi yang ada di Indonesia. "Jangan biarkan politik transaksional," tandasnya.
Sekadar diketahui, setiap kali jelang pemilu ada saja kader partai yang hanya mengedepankan praktik money politik untuk memenuhi hasrat politiknya menjadi anggota dewan. Ketimbang kemampuannya mengemban amanah rakyat.
Padahal cara itu akan menimbulkan anggota dewan yang korup, karena ingin mengembalikan modalnya saat kampanye.
"Partai sebagai sebagai instrumen demokrasi harus mampu mencegah prilaku politik transaksional," kata Senior Researcher di Founding Fathers House (FFH) Dian Permata kepada Sindonews, Senin (3/6/2013).
Dia menyampaikan, hal tersebut bisa dilakukan dengan kesungguhan parpol jika ingin memberantas praktik pemilihan yang tidak sehat seperti itu. Maka itu, dia menambahkan, jika ada caleg yang terbukti melakukan politik uang segera diberhentikan.
"Caranya dengan memperkuat aturan main ketat tentang politik uang. Seperti memecat kader partai yang kedapatan melakukan hal tersebut," pintanya.
Karena, kata Dian, politik transaksional tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, hal tersebut bia merusak demokrasi yang ada di Indonesia. "Jangan biarkan politik transaksional," tandasnya.
Sekadar diketahui, setiap kali jelang pemilu ada saja kader partai yang hanya mengedepankan praktik money politik untuk memenuhi hasrat politiknya menjadi anggota dewan. Ketimbang kemampuannya mengemban amanah rakyat.
Padahal cara itu akan menimbulkan anggota dewan yang korup, karena ingin mengembalikan modalnya saat kampanye.
(mhd)
