Demokrat nilai LSN tak objektif
Senin, 03 Juni 2013 - 08:00 WIB
Demokrat nilai LSN tak objektif
A
A
A
Sindonews.com - Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai, Lembaga Srvei Nasional (LSN) tidak objektif. Pasalnya, dari sekian kasus yang menyeret partai politik (parpol) kenapa hanya Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terus dipantau.
Dia juga membeberkan beberapa kasus korupsi yang menyeret partai politik seperti korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama (Kemenag) yang dilakukan oleh politikus Partai Golkar Zulkarnaen Djabar, dan kasus lumpur Lapindo yang menyeret Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Selain itu ada kasus cek pelawat yang menyeret beberapa nama politikus Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) untuk pemenangan Miranda S Goeltom untuk jadi pemenang pada pemilihan Gubernur Bank Indonesia.
"Survei LSN harusnya objektif juga, dengan melihat korupsi oleh partai-partai di luar Demokrat dan PKS. Lihat juga korupsi Alquran yang sangat melukai umat Islam, korupsi pajak, PON, cek pelawat, E-KTP, ilegal loging, ilegal mining, masalah Lapindo, korupsi haji dan berderet masalah yang lain," keluhnya kepada Sindonews, Senin (3/6/2013).
"Jadi hemat saya LSN kurang objektif. Hanya membidik PD dan PKS tampaknya. Jadi kurang bijak dan kurang elok LSN dengan tidak melihat korupsi dua besar oleh partaipartai lainnya tersebut," kata dia.
Seperti diketahui, Populasi dari survei LSN adalah seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas, atau belum berusia 17 tahun namun sudah menikah.
Jumlah sampel sebanyak 1230 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Simpangan kesalahan (Margin of error) sebesar 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden dengan berpedoman quesioner. Survei ini dilengkapi dengan riset kualitatif melalui wawancara mendalam (depth-interview) dan analisis media.
Dia juga membeberkan beberapa kasus korupsi yang menyeret partai politik seperti korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama (Kemenag) yang dilakukan oleh politikus Partai Golkar Zulkarnaen Djabar, dan kasus lumpur Lapindo yang menyeret Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Selain itu ada kasus cek pelawat yang menyeret beberapa nama politikus Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) untuk pemenangan Miranda S Goeltom untuk jadi pemenang pada pemilihan Gubernur Bank Indonesia.
"Survei LSN harusnya objektif juga, dengan melihat korupsi oleh partai-partai di luar Demokrat dan PKS. Lihat juga korupsi Alquran yang sangat melukai umat Islam, korupsi pajak, PON, cek pelawat, E-KTP, ilegal loging, ilegal mining, masalah Lapindo, korupsi haji dan berderet masalah yang lain," keluhnya kepada Sindonews, Senin (3/6/2013).
"Jadi hemat saya LSN kurang objektif. Hanya membidik PD dan PKS tampaknya. Jadi kurang bijak dan kurang elok LSN dengan tidak melihat korupsi dua besar oleh partaipartai lainnya tersebut," kata dia.
Seperti diketahui, Populasi dari survei LSN adalah seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas, atau belum berusia 17 tahun namun sudah menikah.
Jumlah sampel sebanyak 1230 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Simpangan kesalahan (Margin of error) sebesar 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden dengan berpedoman quesioner. Survei ini dilengkapi dengan riset kualitatif melalui wawancara mendalam (depth-interview) dan analisis media.
(mhd)
