Ada kepentingan politik di balik penyebutan nama PBS
Sabtu, 01 Juni 2013 - 05:04 WIB
Ada kepentingan politik di balik penyebutan nama PBS
A
A
A
Sindonews.com - Disebutnya nama Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menerima fee dari proyek pengadaan Alquran di Kementerian Agama (Kemenag) saat persidangan di Pengadilan Tipikor tidak terlalu dipusingkan partainya.
Selama belum ada bukti secara hukum seseorang yang disebut dalam sebuah kasus, Golkar tidak akan mengambil sikap apapun.
"Boleh-boleh saja orang menyebutkan, tapi itu dikembalikan kepada aparat penegak hukum, kepolisian atau KPK, itu hak mereka untuk menyelidiki," tukas Nudirman Munir yang juga Ketua DPP Partai Golkar, Sabtu (1/6/2013).
Orang disebut-sebut terlibat dalam sebuah kasus untuk saat-saat seperti itu sudah bukan hal baru. Bisa saja penyebutan itu memiliki kepentingan politik, terlebih menjelang Pemilu 2014.
"Sebenarnya itu riskan, biarlah penegak hukum, Golkar di sini yang penting mendukung penegakan hukum, itu saja," ujar Nudirman Munir.
Menurut Nudirman, tidak negara ini tidak ada orang yang kebal hukum. Jika memang terbukti bersalah harus diadili. Semua orang sama dimuka hukum. Tidak ada seorangpun yang memiliki imunitas hukum.
Seperti beritakan sebelumnya PBS terus disebut-sebut menerima fee sebesar 1 persen dan 3,5 persen dari proyek di Kemenag. Namun, kabar itu sudah dibantah Wakil Ketua DPR RI itu.
Dia mengaku tidak tahu menahu dengan masalah korupsi tersebut. Apalagi, terlibat dalam kasus itu seperti yang disebut dalam persidangan Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetyo.
“Saya tidak terkait sama sekali dan tidak tahu menahu. Dan yang disadap bukan telpon saya. Itu pembicaraan orang-orang. Jadi, mengenai permasalahan itu Insya Allah sepenuhnya clear. Karena saya tidak tahu menahu,” tandasnya.
Kendati demikian, Priyo dengan tegas menyatakan siap menjalani proses hukum apabila KPK memanggilnya.
“Kita percayai KPK sudah profesional dan bagus. Saya percaya itu, dan tidak mengaitkan orang yang tidak berkaitan. Sama sekali saya tidak tahu menahu karena itu bukan di bidang saya,” pungkasnya.
Selama belum ada bukti secara hukum seseorang yang disebut dalam sebuah kasus, Golkar tidak akan mengambil sikap apapun.
"Boleh-boleh saja orang menyebutkan, tapi itu dikembalikan kepada aparat penegak hukum, kepolisian atau KPK, itu hak mereka untuk menyelidiki," tukas Nudirman Munir yang juga Ketua DPP Partai Golkar, Sabtu (1/6/2013).
Orang disebut-sebut terlibat dalam sebuah kasus untuk saat-saat seperti itu sudah bukan hal baru. Bisa saja penyebutan itu memiliki kepentingan politik, terlebih menjelang Pemilu 2014.
"Sebenarnya itu riskan, biarlah penegak hukum, Golkar di sini yang penting mendukung penegakan hukum, itu saja," ujar Nudirman Munir.
Menurut Nudirman, tidak negara ini tidak ada orang yang kebal hukum. Jika memang terbukti bersalah harus diadili. Semua orang sama dimuka hukum. Tidak ada seorangpun yang memiliki imunitas hukum.
Seperti beritakan sebelumnya PBS terus disebut-sebut menerima fee sebesar 1 persen dan 3,5 persen dari proyek di Kemenag. Namun, kabar itu sudah dibantah Wakil Ketua DPR RI itu.
Dia mengaku tidak tahu menahu dengan masalah korupsi tersebut. Apalagi, terlibat dalam kasus itu seperti yang disebut dalam persidangan Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetyo.
“Saya tidak terkait sama sekali dan tidak tahu menahu. Dan yang disadap bukan telpon saya. Itu pembicaraan orang-orang. Jadi, mengenai permasalahan itu Insya Allah sepenuhnya clear. Karena saya tidak tahu menahu,” tandasnya.
Kendati demikian, Priyo dengan tegas menyatakan siap menjalani proses hukum apabila KPK memanggilnya.
“Kita percayai KPK sudah profesional dan bagus. Saya percaya itu, dan tidak mengaitkan orang yang tidak berkaitan. Sama sekali saya tidak tahu menahu karena itu bukan di bidang saya,” pungkasnya.
(lns)
