Demokrat: Penghargaan SBY untuk keteladanan yang hilang
Jum'at, 31 Mei 2013 - 16:14 WIB
Demokrat: Penghargaan SBY untuk keteladanan yang hilang
A
A
A
Sindonews.com - Tak hanya di Indonesia kritikan atas penghargaan World Statesmen Award yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) mencuat. Namun, di hotel yang menjadi lokasi pemberian penghargaan pun ikut didemo.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Nurhayati Ali Assegaf menilai jika penghargaan yang diterima kepala negara semestinya bisa menjadi teladan di tanah air yang menurutnya belakangan telah hilang.
"Di Amerika Serikat demo itu kan biasa. Award ini kan sebuah proses, banyak yang diusulkan tapi yang diterima Pak SBY ini kan untuk keteladanan. Selama ini kita kehilangan keteladanan itu," kata Nurhayati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Menurutnya, hanya di Indonesia yang memiliki perlindungan terhadap kaum minoritas termasuk mengenai keyakinan. Ia pun menegaskan bahwa itu bagian dari pluralisme yang ada di tanah air.
"Saya punya prinsip bahwa toleransi itu protect minority respect majority. Ini hanya terjadi di Indonesia. Waktu saya tinggal di Tokyo dan Amerika banyak sekali black moslem yang dibunuh. Di Indonesia ini betapa indahnya pluralisme ini," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida juga tak mempersoalkan penghargaan yang diterima kepala negara. Menurut dia, hak SBY untuk menerima penyematan itu. Pasalnya yang melakukan penilaian berasal dari asing bukan dalam negeri.
"Saya kira biarlah dia menikmati sisa-sisa periode kedua dia ini, karena yang memberikan itu kan Amerika Serikat, dan SBY punya hak menerima, silahkan," kata La Ode di tempat yang sama.
Alasan dia tak mempersoalkan SBY menerima penghargaan itu adalah karena tidak akan meningkatkan citra yang bersangkutan di masyarakat karena waktunya yang telah usai.
"Sekarang ini bukan simbol-simbol seperti itu lagi untuk SBY, karena sudah lewat. Untuk pencitraan juga sudah lewat karena sudah the last term buat presiden," cetusnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Nurhayati Ali Assegaf menilai jika penghargaan yang diterima kepala negara semestinya bisa menjadi teladan di tanah air yang menurutnya belakangan telah hilang.
"Di Amerika Serikat demo itu kan biasa. Award ini kan sebuah proses, banyak yang diusulkan tapi yang diterima Pak SBY ini kan untuk keteladanan. Selama ini kita kehilangan keteladanan itu," kata Nurhayati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Menurutnya, hanya di Indonesia yang memiliki perlindungan terhadap kaum minoritas termasuk mengenai keyakinan. Ia pun menegaskan bahwa itu bagian dari pluralisme yang ada di tanah air.
"Saya punya prinsip bahwa toleransi itu protect minority respect majority. Ini hanya terjadi di Indonesia. Waktu saya tinggal di Tokyo dan Amerika banyak sekali black moslem yang dibunuh. Di Indonesia ini betapa indahnya pluralisme ini," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida juga tak mempersoalkan penghargaan yang diterima kepala negara. Menurut dia, hak SBY untuk menerima penyematan itu. Pasalnya yang melakukan penilaian berasal dari asing bukan dalam negeri.
"Saya kira biarlah dia menikmati sisa-sisa periode kedua dia ini, karena yang memberikan itu kan Amerika Serikat, dan SBY punya hak menerima, silahkan," kata La Ode di tempat yang sama.
Alasan dia tak mempersoalkan SBY menerima penghargaan itu adalah karena tidak akan meningkatkan citra yang bersangkutan di masyarakat karena waktunya yang telah usai.
"Sekarang ini bukan simbol-simbol seperti itu lagi untuk SBY, karena sudah lewat. Untuk pencitraan juga sudah lewat karena sudah the last term buat presiden," cetusnya.
(kri)
