HTI ajak SBY tolak penghargaan ACF
Kamis, 30 Mei 2013 - 16:03 WIB
HTI ajak SBY tolak penghargaan ACF
A
A
A
Sindonews.com - Hizbut Tahir Indonesia (HTI) memandang penghargaan World Statesman Award yang akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Appeal of Conscience Foundation (ACF), mempertegas sosok SBY sebagai tokoh kapitalis.
"HTI tidak melihat penghargaan itu, justru malah melihat penghargaan itu pembenaran bahwa memang SBY itu adalah contoh dari ikon kapitalis yang harus dihargai oleh mereka (ACF)," ujar Ketua DPD HTI Jawa Barat, M Riyan, di Bandung, Kamis (30/5/2013).
Dia mengatakan hal itu bukan tanpa sebab, pasalnya, berbagai kebijakan SBY, banyak yang membuat rakyat sengsara. Kebijakan SBY pun dinilai berbau kapitalis. "Salah satu yang penting bagaimana pemerintah akan menaikan harga BBM (bahan bakar minyak) untuk kesekian kali. Ini jadi salah satu contoh, untuk gelar-gelar yang seperti itu dia (SBY) akan mengorbankan rakyat," jelasnya.
Sebagai negarawan, SBY harusnya menjalankan metode untuk menjalakan visi dan misinya menyejahterakan rakyat. SBY bahkan harusnya menolak dengan tegas penghargaan tersebut. "Tentu kalau pandangan muslim harusnya ditolak, jelas," tegas Riyan.
Yang jadi pertanyaan, saat ini masyarakat mengkritisi penghargaan itu atau tidak. "Kalau kemudian masyarakat hanya sekedar setuju atau tidak setuju, menurut saya itu masih koma. Justru yang harus kita lakukan adalah mendorong perubahan," kata Riyan.
Karena itu, HTI selama ini menurutnya terus memperjuangkan agar sistem kapitalis tidak digunakan di Indonesia. Sistem khilafah untuk menjalankan negara dinilai sebagai jalan terbaik agar masyarakat sejahtera. "HTI senantiasa konsen pada isu-isu perubahan, jangan pernah takut tentang perubahan ke arah Islam," tandas Riyan.
"HTI tidak melihat penghargaan itu, justru malah melihat penghargaan itu pembenaran bahwa memang SBY itu adalah contoh dari ikon kapitalis yang harus dihargai oleh mereka (ACF)," ujar Ketua DPD HTI Jawa Barat, M Riyan, di Bandung, Kamis (30/5/2013).
Dia mengatakan hal itu bukan tanpa sebab, pasalnya, berbagai kebijakan SBY, banyak yang membuat rakyat sengsara. Kebijakan SBY pun dinilai berbau kapitalis. "Salah satu yang penting bagaimana pemerintah akan menaikan harga BBM (bahan bakar minyak) untuk kesekian kali. Ini jadi salah satu contoh, untuk gelar-gelar yang seperti itu dia (SBY) akan mengorbankan rakyat," jelasnya.
Sebagai negarawan, SBY harusnya menjalankan metode untuk menjalakan visi dan misinya menyejahterakan rakyat. SBY bahkan harusnya menolak dengan tegas penghargaan tersebut. "Tentu kalau pandangan muslim harusnya ditolak, jelas," tegas Riyan.
Yang jadi pertanyaan, saat ini masyarakat mengkritisi penghargaan itu atau tidak. "Kalau kemudian masyarakat hanya sekedar setuju atau tidak setuju, menurut saya itu masih koma. Justru yang harus kita lakukan adalah mendorong perubahan," kata Riyan.
Karena itu, HTI selama ini menurutnya terus memperjuangkan agar sistem kapitalis tidak digunakan di Indonesia. Sistem khilafah untuk menjalankan negara dinilai sebagai jalan terbaik agar masyarakat sejahtera. "HTI senantiasa konsen pada isu-isu perubahan, jangan pernah takut tentang perubahan ke arah Islam," tandas Riyan.
(maf)
