Rapat koordinasi menteri bahas soal Ahmadiyah
Kamis, 30 Mei 2013 - 14:12 WIB
Rapat koordinasi menteri bahas soal Ahmadiyah
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menggelar sekaligus memimpin rapat koordinasi tingkat menteri guna membahas kerukunan umat beragama di kantornya.
Kendati demikian, pemerintah membantah jika rapat koordinasi itu sengaja digelar karena banyaknya kalangan yang memprotes penghargaan negarawan dunia 2013 atau 'World Statesman Award' yang akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan yang berbasis di New York, Amerika Serikat (AS), Appeal of Conscience Foundation (ACF).
"Oh enggak. Tak ada hubungannya dengan (penghargaan SBY) itu. Jadi, tidak ada kaitannya dengan itu," kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Reydonnyzar Moenek usai rapat di kantor Kemenko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2013).
Menko Kesra Agung Laksono pun mengatakan, jika topik pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut adalah upaya memelihara kerukunan umat beragama.
"Baru saja kami melaksanakan rapat koordinasi tingkat menteri. Adapun topik yang dibahas adalah upaya memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan secara khusus kami melakukan pembahasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan Ahmadiyah," bebernya.
Maka itu, kata menteri asal Partai Golkar ini, yang menjadi fokus pembicaraan pada rapat hari ini yakni sejumlah hal yang berkaitan dengan Ahmadiyah.
"Dari berbagai kejadian peristiwa dan perkembangannya maka pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah kedepan yang berkaitan dengan terciptanya kerukunan umat beragama di Indonesia," katanya.
Rapat yang dimulai sekira pukul 9.30 wib hingga 13.30 WIB ini dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan (Menpan) Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Panglima TNI, perwakilan Polri, Kejaksaan Agung, BIN, dan Kementerian Hukum dan HAM.
Kendati demikian, pemerintah membantah jika rapat koordinasi itu sengaja digelar karena banyaknya kalangan yang memprotes penghargaan negarawan dunia 2013 atau 'World Statesman Award' yang akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan yang berbasis di New York, Amerika Serikat (AS), Appeal of Conscience Foundation (ACF).
"Oh enggak. Tak ada hubungannya dengan (penghargaan SBY) itu. Jadi, tidak ada kaitannya dengan itu," kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Reydonnyzar Moenek usai rapat di kantor Kemenko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2013).
Menko Kesra Agung Laksono pun mengatakan, jika topik pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut adalah upaya memelihara kerukunan umat beragama.
"Baru saja kami melaksanakan rapat koordinasi tingkat menteri. Adapun topik yang dibahas adalah upaya memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan secara khusus kami melakukan pembahasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan Ahmadiyah," bebernya.
Maka itu, kata menteri asal Partai Golkar ini, yang menjadi fokus pembicaraan pada rapat hari ini yakni sejumlah hal yang berkaitan dengan Ahmadiyah.
"Dari berbagai kejadian peristiwa dan perkembangannya maka pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah kedepan yang berkaitan dengan terciptanya kerukunan umat beragama di Indonesia," katanya.
Rapat yang dimulai sekira pukul 9.30 wib hingga 13.30 WIB ini dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan (Menpan) Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Panglima TNI, perwakilan Polri, Kejaksaan Agung, BIN, dan Kementerian Hukum dan HAM.
(mhd)
