30 % keterwakilan perempuan picu politik dinasti
Kamis, 25 April 2013 - 18:49 WIB
30 % keterwakilan perempuan picu politik dinasti
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakam Naja mengungkapkan salah satu penyebab terjadinya politik dinasti adalah keharusan 30 persen keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil).
"Nah yang di pencalegan legislatif ini sebagian itu karena perempuan, karena kurang perempuan akhirnya ditarik (bergabung), misalnya istri atau anak jadi caleg," kata Abdul Hakam di Hotel Akmani, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2013).
Kalau ada politik dinasti di tubuh PAN hal itu memang sudah melalui pengkaderan dalam keluarga.
"Tetapi kalau di PAN sudah jadi kader. Kalau soal pencalegan itu aktif tidak ada urusna keluarga, tetapi memang memenuhi syarat dan kompeten, juga kader," tukasnya.
Namun ia tak bisa menjamin apakah politik dinasti di tingkat daerah karena memang melalui pengkaderan atau tidak. Yang pasti, pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan penyumbang terjadinya politik dinasti.
"Saya lihat di hanya kecil di daerah hanya pemenuhan di daerah saja, karena ada daerah yang perempuannya minim. Jadi realitasnya 30 persen perempuan ada yang sulit memenuhi di berbagai daerah," pungkasnya.
"Nah yang di pencalegan legislatif ini sebagian itu karena perempuan, karena kurang perempuan akhirnya ditarik (bergabung), misalnya istri atau anak jadi caleg," kata Abdul Hakam di Hotel Akmani, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2013).
Kalau ada politik dinasti di tubuh PAN hal itu memang sudah melalui pengkaderan dalam keluarga.
"Tetapi kalau di PAN sudah jadi kader. Kalau soal pencalegan itu aktif tidak ada urusna keluarga, tetapi memang memenuhi syarat dan kompeten, juga kader," tukasnya.
Namun ia tak bisa menjamin apakah politik dinasti di tingkat daerah karena memang melalui pengkaderan atau tidak. Yang pasti, pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan penyumbang terjadinya politik dinasti.
"Saya lihat di hanya kecil di daerah hanya pemenuhan di daerah saja, karena ada daerah yang perempuannya minim. Jadi realitasnya 30 persen perempuan ada yang sulit memenuhi di berbagai daerah," pungkasnya.
(lns)
