Pergantian Kapolri hanya desakan politik

Sindonews.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, dorongan agar pergantian Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dipercepat hanya sebagai tekanan politik. Alasannya, karena pergantian itu bukan hal yang penting segera dilakukan.

"Desakan pergantian Kapolri sengaja dimunculkan (demi) kepentingan-kepentingan politik tertentu untuk mendorong jagonya segera menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo. Padahal pergantian Kapolri bukanlah hal urgen," kata Neta kepada Sindonews, Rabu (24/4/2013).

Menurut dia, jika wacana pergantian itu terus didengungkan, maka besar kemungkinan hal itu akan menimbulkan konflik baru di tubuh Polri.

"Jika hal ini ditolerir, dikhawatirkan terjadi iklim yang tidak sehat di Polri, apalagi tidak ada jaminan calon pengganti tersebut akan lebih baik dari Timur," pungkasnya.

Pada kesempatan itu, dia malah menyarankan, agar Kapolri segera melakukan penataan ulang terhadap posisi-posisi jabatan strategis di Polri.

"Kapolda yang tidak becus kinerjanya harus segera dicopot dan diganti dengan kader yang lebih berintegritas. Timur perlu pula mempersiapkan kader-kader pengganti Irwasum, Kabaintelkam, dan Wakapolri yang akan pensiun," kata Neta.

Kemudian dia berharap, Timur segera mempersiapakn pengganti dirinya yang jauh lebih baik. Hal itu, kata dia, agar tidak menimbulkan adanya intervensi terhadap aparat penegak hukum.

"Setelah itu Timur harus mempersiapkan kader-kader calon pengganti dirinya yang pensiun pada Januari 2014. Proses ini yang lebih utama yang harus dilakukan di Polri ketimbang mengganti Kapolri hanya karena kepentingan kekuatan politik tertentu yang cenderung mengintervensi Polri," tandasnya.

Sekadar diketahui, melalui laman situs resmi Sekretaris Kabinet (8 April 2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo akan diganti pada bulan Agustus 2013.

"Panglima TNI akan memasuki masa pensiun. Kapolri sebanarnya sampai Januari tahun depan. Tapi karena Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, justru penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu," katanya.

Bahkan dalam hal ini, Kompolnas sedang melakukan kuesioner untuk mendapatkan masukan dari kalangan masyarakat tentang Kapolri yang diharapkan publik.