Kapolri diminta awasi bawahan dengan ketat
Kapolri diminta awasi bawahan dengan ketat
A
A
A
Sindonews.com - Percepatan penggantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo semoga tidak bermuatan politik. Karena untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, hingga sampai pengamanan satu partai politik.
"Semoga percepatan ini (pergantian Kapolri) benar-benar untuk perbaikan (di internal) Polri. Karena kapolri sekarang lebih banyak menjatuhkan citra Polri sendiri (di mata masyarakat)," kata Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar saat dihubungi Sindonews, Rabu (24/3/2013).
Pada kesempatan itu di menegaskan, jika Kapolri ingin membersihkan citranya di mata publik, seharusnya Timur Pradopo bersikap adil. "Kapolri bersikap tegas terhadap bawahannya yang telah melakukan kesalahan," pungkasnya.
Maka itu dia mengatakan, di internal Polri harus memberikan pengawasan yang ketat terhadap bawahannya. "Seharusnya Kapolri mengawasi dengan ketat. Dan itu harus dijalankan oleh Propam, Irwasum, dan Kompolnas. Penyaringan Kapolri juga harus ketat," tandas dosen kriminologi Universitas Indonesia (UI) ini.
Sebelumnya, angggota Kompolnas Adrianus Eliasta Meliala membantah, jika pergantian Kapolri Jenderal Timur Pradopo itu terhitung cepat. Manurutnya, hal itu menjadi wajar untuk mempersiapkan Pemilu 2014.
"Saya rasa tidak ada yang cepat yah, ini semua untuk mempersiapkan langkah lima bulan kedepan. Untuk memberikan pengalaman Kapolri baru sebelum menghadapi pemilu," katanya saat dihubungi Sindonews.
Sekadar diketahui, melalui laman situs resmi Sekretaris Kabinet (8 April 2013), Presiden SBY mengatakan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo akan diganti pada bulan Agustus 2013.
"Panglima TNI akan memasuki masa pensiun. Kapolri sebanarnya sampai Januari tahun depan. Tapi karena Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, justru penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu," katanya.
Bahkan dalam hal ini, Kompolnas sedang melakukan kuesioner untuk mendapatkan masukan dari kalangan masyarakat tentang Kapolri yang diharapkan publik.
"Semoga percepatan ini (pergantian Kapolri) benar-benar untuk perbaikan (di internal) Polri. Karena kapolri sekarang lebih banyak menjatuhkan citra Polri sendiri (di mata masyarakat)," kata Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar saat dihubungi Sindonews, Rabu (24/3/2013).
Pada kesempatan itu di menegaskan, jika Kapolri ingin membersihkan citranya di mata publik, seharusnya Timur Pradopo bersikap adil. "Kapolri bersikap tegas terhadap bawahannya yang telah melakukan kesalahan," pungkasnya.
Maka itu dia mengatakan, di internal Polri harus memberikan pengawasan yang ketat terhadap bawahannya. "Seharusnya Kapolri mengawasi dengan ketat. Dan itu harus dijalankan oleh Propam, Irwasum, dan Kompolnas. Penyaringan Kapolri juga harus ketat," tandas dosen kriminologi Universitas Indonesia (UI) ini.
Sebelumnya, angggota Kompolnas Adrianus Eliasta Meliala membantah, jika pergantian Kapolri Jenderal Timur Pradopo itu terhitung cepat. Manurutnya, hal itu menjadi wajar untuk mempersiapkan Pemilu 2014.
"Saya rasa tidak ada yang cepat yah, ini semua untuk mempersiapkan langkah lima bulan kedepan. Untuk memberikan pengalaman Kapolri baru sebelum menghadapi pemilu," katanya saat dihubungi Sindonews.
Sekadar diketahui, melalui laman situs resmi Sekretaris Kabinet (8 April 2013), Presiden SBY mengatakan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo akan diganti pada bulan Agustus 2013.
"Panglima TNI akan memasuki masa pensiun. Kapolri sebanarnya sampai Januari tahun depan. Tapi karena Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, justru penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu," katanya.
Bahkan dalam hal ini, Kompolnas sedang melakukan kuesioner untuk mendapatkan masukan dari kalangan masyarakat tentang Kapolri yang diharapkan publik.
(mhd)
Explore More