Kegaduhan politik diprediksi meningkat jelang Pemilu 2014
Selasa, 23 April 2013 - 15:52 WIB
Kegaduhan politik diprediksi meningkat jelang Pemilu 2014
A
A
A
Sindonews.com - Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) memprediksi menjelang pemilu di tahun 2014 akan banyak terjadi kegaduhan politik. Mulai dari ketegangan antara partai politik (Parpol) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Lalu ada juga konflik antar penyelenggara pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar Manager JPRR, Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers sikap politik JPRR satu tahun menjelang pemilu yang bertemakan 'Bersama Rakyat Memantau Pemilu 2014' di Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Afifuddin mengatakan, sejumlah kegaduhan yang menimbulkan ketegangan ini membuat tahapan pemilu menjadi terganggu yakni dengan banyaknya aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena itu, JPRR menuntut agar KPU lebih serius dan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam menyiapkan semua tahapan pemilu.
"Peraturan KPU juga seringkali bermasalah, misalnya PKPU tentang tahapan yang telah mengalami perubahan keempat dan peraturan kampanye di media yang digugat oleh pihak media sendiri. Itu sebagai wujud minimnya KPU dalam menyertakan partisipasi pihak lain untuk ikut membahas peraturan tersebut" jelasnya.
Lanjut Afifuddin, KPU juga harus lebih tranparan dalam pemutakhiran data pemilih agar tak terjadi pro kontra seperti pada Pemilu 2019 lalu.
"Belajar dari Pemilu 2009, tahapan lain yang sangat penting berkaitan dengan hak dasar masyarakat pemilih dan harus transparan sejak awal adalah pemutakhiran data pemilih," pungkasnya.
"Lalu ada juga konflik antar penyelenggara pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar Manager JPRR, Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers sikap politik JPRR satu tahun menjelang pemilu yang bertemakan 'Bersama Rakyat Memantau Pemilu 2014' di Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Afifuddin mengatakan, sejumlah kegaduhan yang menimbulkan ketegangan ini membuat tahapan pemilu menjadi terganggu yakni dengan banyaknya aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena itu, JPRR menuntut agar KPU lebih serius dan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam menyiapkan semua tahapan pemilu.
"Peraturan KPU juga seringkali bermasalah, misalnya PKPU tentang tahapan yang telah mengalami perubahan keempat dan peraturan kampanye di media yang digugat oleh pihak media sendiri. Itu sebagai wujud minimnya KPU dalam menyertakan partisipasi pihak lain untuk ikut membahas peraturan tersebut" jelasnya.
Lanjut Afifuddin, KPU juga harus lebih tranparan dalam pemutakhiran data pemilih agar tak terjadi pro kontra seperti pada Pemilu 2019 lalu.
"Belajar dari Pemilu 2009, tahapan lain yang sangat penting berkaitan dengan hak dasar masyarakat pemilih dan harus transparan sejak awal adalah pemutakhiran data pemilih," pungkasnya.
(kri)
